HRW Pantau Rencana Malaysia Amandemen Akta Hasutan

HRW Pantau Rencana Malaysia Amandemen Akta Hasutan

Oleh : redaksi

Jum'at | 13-07-2012 | 10:31 WIB

Akta Hasutan

KUALA LUMPUR, batamtoday - Organisasi Hak Asasi Manusia, Human Right Watch (HRW) saat ini sedang melakukan pemantauan terhadap rencana pemerintah Malaysia yang akan mengamandemen Akta Hasutan. Pengawasan terpaksa dilakukan guna memastikan aturan terbaru tidak mengekang kekebasan berbicara di negeri Jiran tersebut.

Deputi Direktur HRW, Phil Robertson mengatakan, pihaknya akan sangat hati-hati dalam menanggapi persoalan ini.

"Kami hanya ingin memastikan bahwa aturan yang dianggap melanggar Hak Asasi dan aturan baru yang menggantikannya harus konsisten dengan standar HAM internasional," katanya dikutip batamtoday dari CyberitaAsia, Jum'at(13/7/2012).

Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, sebelumnya telah mengumumkan rencana amandemen Akta Hasutan dengan Akta Keharmonisan Nasional yang baru. Aturan yang berusia 64 tahun itu dianggap mencederai kebebasan publik.

"Rencana ini adalah bagian dari reformasi hukum untuk meningkatkan kebebasan publik, dan sebenarnya sudah dimulai sejak 15 September tahun lalu," katanya.

Sepeti diberitakan The Star, amandemen Akta Hasutan di Malaysia terpaksa digesah pemerintah berkuasa setelah sebelumnya pihak oposisi terus melakukan desakan. Dari kacamata oposisi, pemerintahan Najib Razak selalu berlindung di bawah aturan buatan Inggris itu untuk melanggengkan kekuasaannya.

Menanggapi hal tersebut, HRW hanya meminta agar persoalan amandemen yang direncanakan tetap mematuhi standar hak asasi internasional.

"Sampai hari ini setiap amandemen dan rencana-rencana penggantian aturan yang dilakukan Malaysia sangat campur aduk, kedepan Malaysia harus mampu membuat aturan baku yang dapat melindungi kebebasan bersama. Jangan sampai aturan yang terbukti menindas diganti dengan aturan yang sama buruk atau bahkan lebih buruk lagi," kata Phil Robertson.

TERKINI
POPULER

Kapolsek Tanjungpinang Kota Hadir dalam Peninjauan Pasar Baru dan Penertiban PKL

Kapolsek Moro Minta Bantuan Nelayan Cari Korban Tenggelam

Hadiri Haul Shohibur Ratih Al-haddad Ketiga di Masjid At Taqwa Kota Baru Bintan

Pemko Tanjungpinang Tertibkan PKL di Lorong Gambir dan Trotoar Pasar Encik Puan

Pangdam Brawijaya Terima Penghargaan Prapanca Award dari PWI Jatim

Semangat Bangun Prestasi, Kapolda Kepri Resmi Tutup Kejuaraan Pencak Silat HUT Bhayangkara ke-78

Satlantas Polres Bintan Jemput Bola Permudah Perpanjangan SIM, Ini Jadwal dan Tempatnya

Rampungkan Seleksi, IPSI Bintan Bentuk Tim Pencak Silat Menuju Popda Kepri 2024

Gelapkan Motor Rental, Pria di Bintan Dibekuk Polisi

2 Tersangka Pemalsuan Surat Tanah di Bintan Timur Penuhi Panggilan Penyidik Polres Bintan

Ekonomi Kepri Tumbuh 5,01 Persen di Triwulan I-2024

Polres Bintan Paparkan Kronologis Kasus Pemalsuan Surat Tanah yang Melibatkan Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan

Singapura Bakal Wajibkan Wisatawan yang Bawa Duit S$ 20.000 Lapor Online

Kejagung Telusuri Informasi Jet Pribadi Milik Harvey Moeis di Singapura

Banding Diterima, WNI Terpidana Pembunuhan di Sabah Terbebas dari Hukuman Mati