HRW Pantau Rencana Malaysia Amandemen Akta Hasutan

HRW Pantau Rencana Malaysia Amandemen Akta Hasutan

Oleh : redaksi

Jum'at | 13-07-2012 | 10:31 WIB

Akta Hasutan

KUALA LUMPUR, batamtoday - Organisasi Hak Asasi Manusia, Human Right Watch (HRW) saat ini sedang melakukan pemantauan terhadap rencana pemerintah Malaysia yang akan mengamandemen Akta Hasutan. Pengawasan terpaksa dilakukan guna memastikan aturan terbaru tidak mengekang kekebasan berbicara di negeri Jiran tersebut.

Deputi Direktur HRW, Phil Robertson mengatakan, pihaknya akan sangat hati-hati dalam menanggapi persoalan ini.

"Kami hanya ingin memastikan bahwa aturan yang dianggap melanggar Hak Asasi dan aturan baru yang menggantikannya harus konsisten dengan standar HAM internasional," katanya dikutip batamtoday dari CyberitaAsia, Jum'at(13/7/2012).

Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, sebelumnya telah mengumumkan rencana amandemen Akta Hasutan dengan Akta Keharmonisan Nasional yang baru. Aturan yang berusia 64 tahun itu dianggap mencederai kebebasan publik.

"Rencana ini adalah bagian dari reformasi hukum untuk meningkatkan kebebasan publik, dan sebenarnya sudah dimulai sejak 15 September tahun lalu," katanya.

Sepeti diberitakan The Star, amandemen Akta Hasutan di Malaysia terpaksa digesah pemerintah berkuasa setelah sebelumnya pihak oposisi terus melakukan desakan. Dari kacamata oposisi, pemerintahan Najib Razak selalu berlindung di bawah aturan buatan Inggris itu untuk melanggengkan kekuasaannya.

Menanggapi hal tersebut, HRW hanya meminta agar persoalan amandemen yang direncanakan tetap mematuhi standar hak asasi internasional.

"Sampai hari ini setiap amandemen dan rencana-rencana penggantian aturan yang dilakukan Malaysia sangat campur aduk, kedepan Malaysia harus mampu membuat aturan baku yang dapat melindungi kebebasan bersama. Jangan sampai aturan yang terbukti menindas diganti dengan aturan yang sama buruk atau bahkan lebih buruk lagi," kata Phil Robertson.

TERKINI
POPULER

Jelang Perayaan Nataru, Polda Kepri Beri Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat

Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Masa Depan Bima dan Pulau Sumbawa

Ketua MPR Sebut Prabowo Pahami Keberatan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

Sepanjang 2024, BNN Klaim Ungkap 618 Kasus Narkotika, Tangkap 974 Tersangka dan Sita Aset Rp 111 Miliar

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Krisis Polulasi, Kematian di Singapura Diprediksi Lebih Banyak daripada Kelahiran

Indonesia-Malaysia Sepakati Perluasan Kerja Sama Pengembangan UMKM

Harta Para Konglomerat Singapura Naik Rp 2.954 Triliun Berkat Konser Taylor Swift dan Coldplay