BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini menjelaskan, kenapa banyak BUMN dalam kondisi yang sekarat, memiliki utang menumpuk dan terancam gagal bayar.

Menurutnya, kondisi institusi dan perilaku BUMN serta kepentingan politik menjadi sebab BUMN banyak dalam kondisi sekarat.

Hal ini disampaikan Didik J Rachbini dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema 'BUMN Sekarat, Akankah RUU BUMN Jadi Penyelamat?' di Media Center DPR/MPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (16/11/2021). Hadir juga sebagai narasumber Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid.

Rektor Universitas Paramadina ini menyampaikan, BUMN yang kondisinya bagus itu tidak banyak. Kebanyakan perusahaan pelat merah itu dalam kondisi buruk. Sebabnya, karena perilaku politik pejabat BUMN sendiri.

"Kita tahulah seperti di Garuda Indonesia itu banyak bandit yang menggerogoti uang negara untuk kepentingan pribadi. Lebih tragis lagi jika politiknya rusak dan perilaku pejabatnya bobrok, ya BUMN akan hancur," papar mantan Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN ini.

Didik juga mengatakan, revisi Undang-Undang BUMN hanya bagian kecil dari upaya penyehatan BUMN. Sebagus apapun sistem dan UU yang dibuat kalau diintervensi oleh rusaknya perilaku maka akan menjadi rusak semuanya.

"Jadi perilaku inilah yang saya kira penting. Perilaku politik, kalau saya sebagai pebisnis minta nggak usah Bapak Nusron (punya kewenangan politik di DPR, red) ikut campur. Karena (kalua politik ikut mengatur, red) akan ada invisible hand nanti yang ngatur," kata Didik.

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid memastikan 28 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap untuk mati. Banyak faktor sebabnya selain merugi terus.

Namun bukan berarti ketidakmampuan Menneg BUMN Erick Thohir. "Menurut saya memang layak untuk mati," ungkap politisi Golkar itu.

28 BUMN dari 44 BUMN yang akan ditutup karena merugikan keuangan negara antara lain PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Glas (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Istaka Karya (Persero), dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero)/PANN. Perusahaan yang saat ini dalam proses pembubaran ini tengah ditangani oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PPA.

Karena ada 28 BUMN yang terus merugi, sehingga harus ditutup, Nusron optimistis nasib BUMN di bawah Erick Thohir akan sehat dan mampu mengatasi keuangan negara.

Kini, Komisi VI DPR sedang menyusun draft RUU BUMN tersebut untuk bisa membedakan mana BUMN yang berorientasi bisnis dan professional, dan mana BUMN yang memang untuk public service obligation (PSO), yaitu untuk pelayanan publik yang harus disubsidi oleh negara.

Setidaknya lanjut Nusron Wahid, ada 5 poin penting dalam RUU BUMN inisiatif DPR tersebut. Antara lain terkait polemik soal status kekayaan negara yang sudah dipisahkan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Hal ini apakah termasuk kekayaan negara atau bukan? Untuk yang bukan, maka tidak perlu menjadi obyek pemeriksaan BPK, sehingga harus menggunakan prinsip bisnis professional.

"Dengan demikian, akan ada dua pendekatan terhadap BUMN tersebut, yaitu yang murni bisnis dan BUMN yang PSO, perlu kehadiran negara," pungkasnya.

Editor: Surya