BATAMTODAY.COM, Batam - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) angkat bicara terkait beragam tanggapan atas laporan mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret dua nama Menteri yaitu ETO dan LBP.

PRIMA menjelaskan, melaporkan hal tersebut ke KPK agar isu bisnis PCR di pusaran kekuasaan yang sudah menjadi perhatian publik secara luas ini menjadi terang benderang, tidak simpang siur, tidak menjadi bola liar.

"Apakah masalah bisnis PCR yang diduga melibatkan dua menteri tersebut sekedar masalah etika, penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi atau justru kemudian dianggap tidak ada masalah. Semua ini kita serahkan ke KPK sebagai lembaga negara yang menangani masalah korupsi untuk menelaah masalah tersebut sesuai dengan tupoksinya menurut UU," kata Ketum PRIMA, Agus Jabo Priyono, dalam siaran persnya, Sabtu (6/11/2021).

Dalam program perjuangannya, PRIMA menolak kekuasaan oligarkis dan mendukung penuh terbentuknya pemerintahan bersih. Program tersebut seiring dengan program Presiden Jokowi tentang pemerintahan bersih dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, artinya bahwa seluruh jajajaran eksekutif, apalagi menteri sebagai aparatus negara pembantu utama Presiden harus bersih dan bekerja untuk melayani serta mengayomi rakyat.

"Dan posisi politik PRIMA terhadap Pemerintahan Jokowi adalah, yang baik untuk rakyat kita dukung, yang tidak baik kita kritik dan yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara kita lawan," tegasnya.

Lanjut Agus, beberapa waktu lalu ada pernyataan Fahri Hamzah beredar di media online, yang bagi PRIMA cukup menarik. "Suatu hari saya (FH) bertemu dengan Presiden Jokowi dan kalimat pertama yang keluar dari beliau adalah, 'Mas kenapa sekarang oposisinya lemah, kok Senayan pada diam, banyak Menteri gak diawasi apa yang terjadi?

"Hal tersebut menurut pandangan Partai kami benar adanya, saat banyak persoalan besar yang meresahkan rakyat biasa tidak disikapi oleh DPR, misalnya masalah hutang, kereta api cepat, pinjol, garuda bangkrut, perusahaan tambang menggusur rakyat, PCR mahal dan lain sebagainya," jelasnya.

Ketika oposisi lemah dan parlemen yang ditunggu rakyat untuk mengawasi kerja pemerintahan juga lemah, ketika keresahan rakyat tidak menemukan saluran politiknya, maka sangat wajar jika kemudian rakyat mencari jalannya sendiri untuk mengekpresikan keresahannya, misalnya dengan aksi massa, aksi mural ataupun protes melalui media sosial.

Di sisi lain, lemahnya kontrol parlemen terhadap eksekutif, akan memberikan peluang dan ruang bagi para pemegang otoritas menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri maupun kelompoknya, tanpa rasa takut, ditambah sekarang ini banyak pihak meragukan KPK mampu dan berani mengambil tindakan tegas terhadap para pejabat di kekuasaan.

Walaupun oposisi organik lemah, rakyat yang terdampak langsung oleh kebijakan pemerintah di era digital seperti sekarang ini, kemudian ramai-ramai menggunakan sosial media sebagai alat politik sekaligus 'Partai Politik' dalam mengekspresikan kekecewaan maupun protes.

"Ini yang kami tangkap. Jadi disaat oposisi lemah, fungsi pengawasan DPR juga lemah, rakyat bangkit menjadi OPOSISI sejati, di situlah PRIMA berdiri bersama," tandasnya.

Partai adalah alat perjuangan, jika itu partai rakyat harus berdiri untuk membela kepentingan rakyat dan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi rakyat, demikian juga sebaliknya, jika partai tersebut adalah partai oligarki, tentu mereka akan berjuang membela kepentingan oligarki tersebut.

"Jadi bagi PRIMA, Partai Rakyat Adil Makmur, ada kewajiban untuk bergerak membela kepentingan rakyat biasa, apabila mereka menghadapi persoalan, baik ekonomi, politik maupun sosial budaya," ucap dia.

"Jika ada pandangan seperti yang disampaikan salah satu Stafsus Menteri, bahwa Partai Politik 'tidak boleh' membela kepentingan rakyat, pernyataan tersebut adalah pernyataan yang oligarkis, ahistoris dan menunjukkan yang bersangkutan kurang paham tentang makna partai politik. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari Kolonialisme pun juga tak lepas dari perjuangan Partai Politik, ada PNI, PARTINDO dan lain lain," imbuhnya.

Lanjutnya, dalam membangun bangsa dan negara tentunya harus berdiri di atas nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kita semua sudah menyepakati Pancasila sebagai filosofi dan dasar dalam berbangsa dan bernegara. "Alangkah bahayanya masa depan bangsa dan negara, jika orang yang memegang kekuasaan baik langsung ataupun tidak langsung, bisa bebas menggunakan otoritasnya untuk melakukan apa saja, demi membela kepentingan pribadinya atau kelompoknya yang kemudian merugikan kehidupan rakyat biasa," kata dia.

Masih kata Agus, PRIMA tidak anti terhadap orang kaya, jika kekayaan itu diperoleh dengan cara yang sah, tidak melanggar UU, tidak merusak lingkungan, tidak mengeksploitasi penderitaan orang, tidak nengemplang pajak, tidak nerusak moral bangsa dan yang terpenting tidak menyalahgunakan kekuasaan. "Bola sudah berada di tangan KPK, kita tunggu seperti apa persoalan PCR ini selanjutnya. Tentu rakyat berharap besar agar KPK bertindak secara profesional, agar persoalan ini menjadi terang benderang, Pemerintah bersih bisa terwujud dan keadilan sosial bisa ditegakkan," harapnya.

"Sekali lagi, mari kita kembali mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjadikan Pancasila, Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai filosofi, landasan dan bintang arah untuk mewujudkan Indonesia yang adil makmur, lahir dan batin, bukan dengan konsep semau gue, mumpung gue berkuasa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua, melindungi bangsa kita," tutupnya.

Editor: Gokli