Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kendala Transportasi Dialami Warga Pulau Akar

Tempuh Perjalanan Laut Demi e-KTP
Oleh : Hendra Zaimi/Dodo
Kamis | 05-07-2012 | 12:18 WIB

BATAM, batamtoday - Pelaksanaan e-KTP yang dilaksanakan Pemerintah Kota Batam dalam melakukan pendataan terhadap seluruh masyarakat Batam, tak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Ada saja kendala yang ditemui di lapangan, seperti gangguan teknis padamnya listrik dalam kegiatan ini berlangsung dan beberapa kendala lainnya.


Namun kendala yang dialami penduduk di perkotaan (Mainland) berbeda dengan apa yang dialami oleh masyarakat pulau (Hinterland), sebab permasalahan yang dialami masyarakat pulau adalah kendala transportasi laut yang jauh untuk mengikuti pendataan e-KTP.

Seperti permasalahan yang dialami oleh masyarakat di Pulau Akar, hampir sebagaian besar warga Pulau Akar yang mayoritas adalah nelayan mengeluh masalah transportasi untuk menuju tempat pembuatan e-KTP, sebab mereka harus menempuh jalur laut menuju Pulau Buluh.

"Bukannya kami tak mau memiliki e-KTP seperti dicanangkan pemerintah. Pada dasarnya kami ingin sama dengan warga lain di perkotaan, namun kendala tranportasi yang memberatkan kami," ujar Awang, warga Pulau Akar kepada batamtoday, Kamis (5/7/2012).

Untuk pergi ke kecamatan, lanjut Awang, warga harus merogoh kocek berkisar antara Rp25 ribu hingga Rp30 ribu untuk pulang pergi (PP) menuju Pulau Buluh. Belum lagi biaya lain saat menunggu proses pembuatan e-KTP.

"Uang sebesar 30 ribu bagi kami sangat besar, belum biaya lain disana seperti untuk makan, sedangkan penghasilan sebagai nelayan tidak besar," lanjutnya.

Senada dengan Awang, Udin, menuturkan untuk mengikuti pendataan e-KTP saja sudah menghambat pekerjaan mereka sebagai nelayan, sebab sebagai nelayan mereka harus mencari ikan baik siang maupun malam hari.

"Kalau kami memang harus ke Pulau Buluh ikut pendataan e-KTP, kegiatan melaut kami terganggu. Untuk itu kami berharap ada bantuan pemerintah untuk transportasi bagi kami," keluhnya.

Sementara itu, Lurah Setokok, Ahmad Yani menjelaskan pemerintah selama ini tak ada menyiapkan transportasi bagi warga pulau untuk pengurusan e-KTP ini.

"Pemerintah tak ada menyiapkan transportasi bagi warga untuk pendataan e-KTP," ujar Ahmad Yani.

Jika ada, lanjut Yani, pelayanan itu hanya diberikan kepada orang tua jompo yang tak lagi bisa beraktivitas normal, dan bantuan yang diberikan bukan bantuan transportasi melainkan petugas yang akan mendatangi warga.

"Tapi kami akan menyampaikan keluhan warga ini ke kecamatan maupun Pemko Batam guna mensukseskan program ini. Namun kami berusaha meringankan warga," terangnya.

Sebagaimana diketahui terdapat sekitar 2.500 warga di Kecamatan Bulang yang tersebar di delapan pulau, antara lain Pulau Setokok, Pulau Akar, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Lance, Pulau Panjang, Pulau Buluh dan Pulang Bulang.