Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Batam Minta Pulau Tanjung Sauh Masuk Kawasan FTZ
Oleh : Ocep/Dodo
Rabu | 04-07-2012 | 18:58 WIB
pelabuhan-tanjung-priok.jpg Honda-Batam
Ilustrasi.

BATAM, batamtoday - Kota Batam akan meminta pemerintah pusat untuk memasukkan Pulau Tanjung Sauh ke dalam kawasan free trade zone guna merealisasikan pembangunan pelabuhan konteiner di pulau tersebut.


Permintaan itu akan direkomendasikan melalui sebuah tim khusus yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam dan DPRD Batam.

Hal tersebut menjadi hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi (Rakor) antara ketiga institusi itu di Hotel Harmoni One, Rabu (4/7/2012).

"Kita sudah membentuk tim khusus untuk merekomendasikan perubahan legalitas Pulau Tanjung Sauh," ujar Aris Hardy Halim, Wakil Ketua DPRD Batam usai Rakor.

Dijelaskannya, rencana pembangunan pelabuhan konteiner di Tanjung Sauh sudah masuk dalam masterplan pembangunan nasional sampai 2016.

Untuk itu, pemerintah pusat sudah meminta Batam untuk mempercepat rekomendasi perubahan legalitas Pulau Tanjung Sauh.

"Perubahan legalitas yang dimaksud adalah masuknya Pulau Tanjung Sauh ke dalam kawasan FTZ," sambungnya.

Pembangunan pelabuhan kontainer di pulau yang berjarak sekitar 2 mil dari Pulau Batam itu tidak dapat dilakukan bila tidak masuk dalam kawasan FTZ.

Dan penambahan kawasan FTZ itu sendiri harus melalui rekomendasi DPRD sehingga DPRD Batam memfasilitasi Rakor dan akhirnya berhasil membentuk tim tersebut.

Selain mengkaji peralihan status kawasan, lanjut Aris, tim ini juga akan mengkaji aspek-aspek sosial dan ekonomi lainnya yang dapat timbul setelah pembangunan Pelabuhan Tanjung Sauh yang diproyeksikan akan berkapasitas 3 juta Teus itu.

"Tim ini akan bekerja paling lama tiga bulan dan dalam tiga bulan kedepan sudah ada kejelasan status kawasan Tanjung Sauh," sambungnya.

Proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Sauh yang direncanakan akan mengimbangi Pelabuhan Port Klang di Malaysia tersebut akan dikerjakan Pelindo II bekerjasama dengan rekanan asal China berbiaya sekitar Rp7 triliun.