Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Rapat Evaluasi PPKM Bersama Menko Marves

PPKM di Kepri Turun Level, Gubernur Ansar: Tetap Disiplin Terapkan Prokes
Oleh : Redaksi
Kamis | 16-09-2021 | 19:24 WIB
evaluasi-ppkm-marves.jpg Honda-Batam
Gubernur Ansar saat mengikuti Rakor Evaluasi PPKM Jawa-Bali bersama Kemenko Marves RI secara virtual di Ruang Kerja Gubernur lantai 4 Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang, Selasa (14/9/2021) malam. (Humas Kepri)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad mengatakan Pemprov Kepulauan Riau akan terus mengevaluasi dan mensosialisasikan pelaksanaan PPKM. Sampai saat ini, PPKM di Kepri menunjukan perkembangan yang menggembirakan, dengan kasus yang terus melandai.

"Semua daerah di Kepri menunjukan penurunan level, Kita juga terus sosialisasi penggunaan aplikasi peduli lindungi dan tetap ketat dalam menerapkan protokol kesehatan," ujar Gubernur Ansar saat mengikuti Rakor Evaluasi PPKM Jawa-Bali bersama Kemenko Marves RI secara virtual di ruang kerja gubernur, lantai 4 kantor gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (14/9/2021) malam, demikian dikutip laman Humas Kepri.

Hadir dalam Rakor ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Kepala BNBD Ganip Warsito dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Sedangkan yang mendamping Gubernur, Pj Sekda, Lamidi; Asisten Tata Pemerintahan, H Juramadi Esram; Kadis Kesehatan, M Bisri; Kepala BPBD, Budianto; Wakahar Satgas Covid-19, Tjetjep Yudiana; Kepala Sekretariat Satgas Covid-19, M Darwin.

Dalam kesempatan ini Gubernur melaporkan proses penanganan PMI di Kepri sudah dilakukan sesuai prosedur. Di pelabuhan para PMI langsung menjalani swab PCR dan yang dinyatakan positif kikarantina di RSKI Galang, Kota Batam. Sedangkan yang isoman di tempatkan di beberapa hotel yang sudah disiapkan dan dijaga ketat oleh Satgas Covid-19.

"Dari Januari 2021 sampai dengan 13 September 2021 jumlah PMI yang masuk melalui pintu laut di Kepri sebanyak 25.428 orang. Pemulangan PMI ini karena deportasi, korban perdagangan orang dan rekalibrasi," urai Gubernur Ansar.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan permasalahan tim di lapangan ketika setelah 8 hari dikarantina dan di swab PCR kembali, dan yang sudah negatif dipulangkan dan diberikan surat perjalanan. Bagi yang diisolasi RSKI setelah 12 hari sampai 13 hari di swab PCR kembali dan hasilnya ke hari 14 bila negatif dipulangkan dan bila positif dilanjutkan penanganannya.

"Nah problem kita bahwa kemampuan swab PCR kita di pelabuhan itu 24 jam, setelah di swab PCR bila positif dengan menunggu hasil mereka masih berkumpul sama-sama mereka, sehingga itu yang menyebabkan tertular yang lain," terang pria yang pernah menjadi Anggota DPR RI ini.

Gubernur menyarankan kepada Kementerian Kesehatan agar di Pelabuhan di perbanyak PCR, supaya dalam penanganan bisa cepat keluar hasil dan langsung mengetahui positif atau negatif untuk dipisahkan ketempat penampungan.

Begitu juga dengan Kementerian Perdagangan, Gubernur Ansar mengusulkan sesuai dengan Inmendagri, Batam sebagai daerah percontohan pusat-pusat perbelanjaan supaya diberikan penilaian.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Natuna dengan banyaknya nelayan-nelayan asing dari tangkapan ilegal fishing serta ditahan dengan cukup lama waktunya, kadang kala tahanan tersebut bekerja dan bergotong royong. "Apakah ada diskresi untuk memberikan vaksinasi kepada nelayan asing tersebut. Karena kemarin yang disampaikan Bupati Natuna dikhawatirkan menularkan pada masyarakat Natuna," sebut Gubernur Ansar.

Terkahir, Gubernur Ansar melaporkan perkembangan Covid-19 di Kepri dengan sudah melandai dengan BOR 10,9 persen, positif isoter 1,34 dan angka konfirmasi positif dibawah 50 rata-rata perhari. "Kita terus menurunkan Covid-19 dengan pencapaian vaksinasi kita dosis I sudah 78 persen dan dosis II 47 persen," tutup Gubernur.

Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa dibeberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup masif, sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut. Hal ini menandakan mulai lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan.

Ini terlihat dari tingkat okupansi di kawasan wisata dan pusat perbelanjaan mendekati penuh. Tentu saja berlawanan dengan ketentuan yang mengatur terkait kapasitas yang diperbolehkan.

"Saya mendorong Pemda, Pangdam, Kapolda dan Korem melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk pengabaian peraturan mengenai PPKM," kata Luhut.

Menko Luhut menambahkan kecepatan vaksinasi dan implementasi peduli lindungi serta protokol kesehatan yang masih tertinggal segera ditingkatkan. "Saya mau kita kerja bahu membahu, lewat aplikasi peduli lindungi dan vaksinasi ini lah kita menepis dari kemarutan selama ini," tambah Luhut.

Luhut mengakui situasi Covid-19 membaik lebih cepat. Meski demikian, ada kekhawatiran bisa mengundang gelombang berikutnya dari Covid-19. "Ini merupakan buah kerjasama semua pihak, tapi perlu kewaspadaan kita semua untuk menjaga lebih ketat lagi," tutur Luhut.

Ia menegaskan semua elemen agar bersama-sama menjaga dalam pengendalian daerah terhadap masuknya varian baru serta pembatasan masyarakat benar-benar dikendalikan dengan baik. "Relaksasi PKKM ini lebih kehati-hatian guna strategi hidup dengan pandemi Covid-19. Jaga ketat pintu masuk laut, darat dan udara agar varian baru tidak masuk," tegas Luhut.

Editor: Gokli