Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Presiden Jokowi Segera Kirim Surpres RUU IKN ke DPR
Oleh : Redaksi
Minggu | 29-08-2021 | 16:32 WIB
jokowi_istana_b2.jpg Honda-Batam
Presiden Joko Widodo (Foto: Sekretariat Presiden)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan, salah satu pembahasan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan tujuh partai politik yang diundang ke Istana adalah ihwal ibu kota negara baru.

Ia menyebut, surat presiden rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akan diserahkan ke DPR RI.

"Soal ibu kota negara itu itu memang presiden telah berencana menyerahkan surpres ke DPR untuk RUU IKN," ujar Fadjroel dalam sebuah diskusi daring yang dikutip Minggu (29/8/2021).

Ia mengatakan, dukungan partai yang ada di parlemen diperlukan untuk rencana tersebut. Untuk itu, Jokowi menggelar pertemuan dengan tujuh ketua umum partai, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN), untuk menggalang dukungan. "Jadi dukungan dari partai tentunya diperlukan," ujar Fadjroel.

Pemindahan ibu kota negara, kata Fadjroel, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah di Indonesia. Untuk itu, program tersebut menjadi salah satu prioritas Presiden Jokowi.

"Sejak jaman penjajahan, Orde Baru sampai sekarang ini yang ingin dirombak oleh Presiden Jokowi dengan program Indonesia sentris yaitu pemerataan," ujar Fadjroel.

Presiden Jokowi sebelumnya, mengundang tujuh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik untuk membahas lima hal. Pertama, terkait perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, terkait perekonomian nasional, pencapaian makro ekonomi, dan tantangan ekonomi nasional ke depan. Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan sentimen positif diharapkan terus terjadi di kuartal-kuartal berikutnya.

Selanjutnya, strategi ekonomi dan bisnis negara. Jokowi menyampaikan lewat forum pertemuan tersebut, agar partai koalisi kompak untuk membuat perekonomian Indonesia beranjak ke ekonomi yang berbasis produksi dan produktif.

Keempat, Jokowi membahas terkait ketatanegaraan. Menurut Jokowi, sistem pemerintah yang terdampak pandemi membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Terakhir, terkait ibu kota negara. Jokowi mengingatkan partai politik koalisi untuk tetap memikirkan ibu kota baru yang bertempat di Kalimantan Timur. Jakarta memiliki tantangan dan permasalahan sebagai ibu kota negara.

Sumber: Republika.co.id

Editor: Surya