BATAM, batamtoday - Pemerintah kota ternyata hingga kini belum mampu mendata jumlah industri mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang beroperasi di Batam.

Amsakar Ahmad, Kepala Dinas PMK-UKM Kota Batam mengatakan pihaknya kesulitan melakukan pendataan pelaku UMKM.

"Saya tidak dapat menginformasikan jumlah UMKM di Batam karena tidak dapat dipetakan," ujarnya, Senin (25/6/2012).

Dia beralasan, Dinas PMK-UKM sulit melakukan pendataan antara lain disebabkan tidak adanya ukuran yang jelas soal kriteria UMKM.

Selain itu, dia juga mengatakan para pelaku UMKM di Kota Batam memiliki kesadaran yang sangat rendah untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas PMK-UKM.

"Mereka tidak punya kepedulian terdaftar sebagai pelaku UMKM. Kalau ditanya, mereka bilang maunya cuma berdagang dan mencari uang saja," dalih Amsakar.

Lebih jauh disebutkannya, pemerintah kota sendiri sejak 2001-2011 sudah mengucurkan dana bergulir lebi dari Rp19 miliar ke para pelaku UMKM.

Dari jumlah itu, tingkat pengembaliannya hanya 49,8% dan tingkat kemacetannya sebesar 50,2%.

Tingginya kemacetan pembayaran cicilan pengembalian dana bergulir tersebut dinilainya karena tidak adanya agunan yang disyaratkan.

"Setelah pelaku UMKM meminjam, karena tidak agunan, tidak ada perasaan harus bayar cicilan pengembalian" kata Amsakar.