Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Tekan Lonjakan Covid-19, Komisi Kesehatan DPR Minta Pemerintah Lockdown Pulau Jawa
Oleh : Irawan
Minggu | 27-06-2021 | 15:04 WIB
charles_honorris_b.jpg Honda-Batam
Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PDIP Charles Honoris (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi IX DPR yang membudang Kesehatan meminta Pulau Jawa dilakukan locdown, karena pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala Mikro tidak efektif mencegah penyebaran Covid-19. Bahkan Covid-19 justru kian melonjak dan meningkat dari hari-harii seperti yang terjadi di India pada April lalu.

Hal itu diisampaikan Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PDIP Charles Honoris dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/6/2021).

"Kurva infeksi di Indonesia sedang terus meroket, dan belum tahu titik puncaknya sampai di mana. Kurva yang meroket, bahkan nyaris vertikal ini, mirip dengan kurva infeksi India pada April lalu, di mana negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi pasca-upacara massal keagamaan," kata Charles.

Charles menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tak lagi efektif saat ini. Dia meminta pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown nasional, setidaknya di Pulau Jawa.

"Melihat angka kasus harian COVID-19 yang terus mencetak rekor belakangan ini, PPKM mikro, menurut saya, tidak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu, sehingga angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di 5 provinsi Pulau Jawa sudah merah (BOR > 80%)," ujarnya.

"Untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa, yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu. Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apa pun di hilir tetap tidak akan memadai," lanjut Charles.

Apalagi, menurut Charles, ketersediaan ruangan di rumah sakit kini sangat berkurang. Ditambah kemampuan alat kesehatan yang minim dan tidak semua wilayah memiliki peralatan yang lengkap.

"Kapasitas faskes (fasilitas kesehatan) di Pulau Jawa tentu berbeda dengan kapasitas di Indonesia Timur. Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," ucapnya.

Charles lantas meminta Jokowi untuk mengambil langkah tegas sedini mungkin, dengan melakukan PSBB atau lockdown secara besar-besaran. Menurutnya, jangan sampai langkah tersebut diambil saat kondisi sudah benar-benar gawat dan korban sudah banyak berjatuhan.

"Pak Jokowi, faskes kita di hilir tidak akan kuat meredam 'banjir bandang' kalau angka penularan dari hulu sangat deras. Derasnya penularan COVID di hulu harus kita redam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran. Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu 'banjir bandang' yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi," tuturnya.

Editor: Surya