MPR Prihatin Munculnya Kegaduhan Akibat TWK, Padahal Sesuatu yang Lumrah

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengaku prihatin munculnya kegaduhan akibat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Menurut Syarief Hasan pelaksanaan TWK merupakan sesuatu yang wajar, dan tidak perlu diributkan. Tetapi, hasil TWK mestinya bukan menjadi penentu kelulusan pegawai KPK menjadi ASN.

Selain hasil Tes Wawasan Kebangsaan, kelulusan pegawai KPK menjadi ASN seharusnya turut mempertimbangkan komponen lain. Seperti, Integritas loyalitas, prestasi serta Pendidikan. Jadi bukan hanya bergantung pada hasil TWK.

"Mestinya ada skoring yang jelas dari semua komponen, bukan hanya hasil TWK semata. Agar tidak terjadi kasus pegawai yang minim prestasi diangkat menjadi ASN. Sementara pegawai lain yang prestasinya besar, memiliki integritas dan loyalitas serta pendidikan baik, malah tidak diangkat menjadi ASN karena tidak lulus TWK," kata saat menjadi nara sumber diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema 'Pentingnya Wawasan Kebangsaan bagi ASN', kerja sama Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI di Media Center MPR DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).

Syarief Hasan mempertanyakan TWK yang dilaksanakan terhadap pegawai KPK didahului dengan sosialisasi atau tidak.

Seperti dalam sekolah formal, semestinya setelah dilakukan pendidikan, beberapa waktu kemudian dilakukan ujian. Artinya, apa yang sudah diberikan, itulah yang diujikan.

"Ada baiknya, tugas sosialisasi Wawasan kebangsaan, itu diberikan kepada BPIP. Apalagi, lembaga tersebut langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara Presiden atasan bagi seluruh ASN," tutur Syarief.

Yanuar, anggota MPR FPKB ini merasa aneh saat orang meributkan masalah wawasan kebangsaan.

Karena wawasan kebangsaan itu sesuatu yang fundamental, penting, dan hakiki bagi bangsa Indonesia.

Yanuar makin bingung karena masalah wawasan kebangsaan, diributkan sekarang, ketika berkaitan dengan pegawai KPK.

"ASN beserta TNI dan Polri adalah pilar yang wajib memahami dan menghayati wawasan kebangsaan. Apa jadinya negara Indonesia bila mereka tidak menghayati wawasan kebangsaan. Demikian juga masyarakat pada umumnya," kata Yanuar menambahkan.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan, wawasan kebangsaan yang sedang diributkan akhir-akhir, ini adalah persoalan yang sudah diselesaikan para pendiri bangsa.

Hanya saja, ada beberapa oknum masyarakat yang mencoba mempersoalkannya lagi, karena tidak ingin bangsa Indonesia membahas soal kemajuan.

"Inilah oknum yang tidak ingin melihat bangsa Indonesia mengalami kemajuan, sehingga mengulang-ulang persoalan yang sudah dibahas dan diselesaikan oleh para pendiri bangsa," pungkasnya.

Editor: Surya

---