Oleh Putu Prawira

KETIKA pegawai KPK akan dialihkan statusnya menjadi ASN, maka ia wajib melewati ujian bernama tes wawasan kebangsaan. Tes ini harus dilalui sebelum ia diangkat jadi ASN, pada 1 juni 2021. Ujian ini sudah sesuai karena sebagai calon pegawai negeri, ia harus menunjukkan integritas dan rasa cinta pada negara.

Keberadaan tes wawasan kebangsaan sempat jadi berita heboh, karena tiap pegawai KPK harus menjalaninya. Tes itu sangat krusial, karena jadi penentu sebelum ia diresmikan jadi aparatur sipil negara. Karena tiap pegawai negeri harus menunjukkan rasa cinta tanah air, bukan?

Pengamat intelijen Ridlwan Habib menyatakan, bahwa materi tes wawasan kebangsaan sudah sesuai. Terlebih untuk menjaring pegawai KPK yang ideologinya tegak lurus pada NKRI. Dalam artian, walau sebelum diangkat ASN, pegawai KPK seharusnya juga setia pada negara, dan tes wawasan kebangsaan hanya salah satu cara untuk mengujinya.

Tes in memang sangat krusial, karena jangan sampai calon ASN menjadi sosok yang menggerogoti negara atau menjadi penghianat, karena diam-diam menjadi penyokong kelompok teroris. Kesetiaan pada NKRI nomor 1, karena sebagai ASN memang harus memperlihatkan rasa nasionalisme dan patriotisme.

Ridlwan melanjutkan, KPK adalah negara yang dibiayai oleh APBN. Jangan sampai tersusupi oleh individu yang punya agenda pribadi maupun agenda kelompok. Karena KPK berada di bawah negara, sehingga tidak boleh ada yang mengganggu kedaulatan negara dari dalam.

Sempat ada yang protes mengapa tes wawasan kebangsaan materinya berbeda dengan tes serupa pada saat ujian CPNS di lembaga atau kementrian lain. Bisa jadi memang ujian ini disesuaikan dengan isu terkini. Tujuannya agar tidak ada pegawai KPK yang terindikasi terlibat jaringan terorisme, radikalisme, atau organisasi terlarang.

Misalnya jika kita lihat dari contoh soal tes. Pertama, apakah mereka intoleran terhadap umat dengan keyakinan lain? Kedua, apakah mendukung pimpinan ormas terlarang yang selama ini vokal terhadap pemerintah? Atau mereka ternyata tersangkut dengan kelompok LGBT. Sehingga harus diperingatkan agar tidak melenceng dari jalur yang benar.

Terlebih, pada penyusunan tes wawasan kebangsaan, banyak pihak yang terlibat. Mulai dari pusat intelijen TNI AD, Badan Nasional Pemberantasan Teroris, Badan Intelijen Nasional, sampai Badan Intelijen Strategis. Rdlwan menerangkan, institusi intelijen memiliki metode yang valid selama puluhan tahun. Dalam artian, keampuhan tes ini tidak perlu diragukan lagi.

Sehingga materi tes benar-benar dibuat untuk menyeleksi seberapa besar integritas pegawai KPK terhadap negara dan tidak pernah bersentuhan dengan tindak pidana terorisme. Jika ada pegawai yang ternyata terbukti bersentuhan dengan ormas terlarang, maka akan diadakan pembinaan yang intensif.

Tes wawasan kebangsaan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara, dan dipastikan sangat objektif dan hasilnya valid. Tidak betul jika ada selentingan yang mengatakan bahwa ujian ini diadakan agar menyingkirkan penyidik tertentu yang dicurigai berhubungan dengan ormas terlarang, padahal ia adalah pegawai yang berintegritas.

Dari hasil tes, dikabarkan ada 75 orang yang tidak lulus. Padahal pegawai KPK ada lebih dari 3.000 orang. Sementara ini, para pegawai yang tak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan tidak akan dipecat begitu saja atau dipaksa untuk mengundurkan diri, bahkan pensiun dini. Karena belum ada keterangan resmi dari Ketua KPK.

Tes wawasan kebangsaan wajib dilakukan oleh tiap pegawai KPK sebelum mereka diresmikan jadi aparatur sipil negara. Ujian ini mampu menyeleksi apakah di antara mereka yang terlibat ormas terlarang, separatisme, atau gerakan sayap kiri. Tes ini sudah sangat sesuai bagi calon ASN, karena mereka memang harus menunjukkan kesetiaan pada negara.*

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini Jakarta