BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan protokol kesehatan (prokes) dalam pencegahan Covid-19 tetap merupakan kewajiban mutlak untuk menjaga Indonesia dari pandemi Covid-19.

Rahmad mengingatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk tidak ber-euforia dengan vaksinasi, berkaca dari terjadinya gelombang kedua Covid-19 di India.

Penegasan tersebut disampaikan Rahmad dalam Dialektika Demokrasi dengan tema 'Waspada Gelombang Kedua Covid-19' di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/4/2021). Hadir secara fisik Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati dan Ketua Umum Orbital Kesejahteraan Rakyat Poempida Hidayatulloh, serta Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban secara virtual.

"Kondisi di dunia terlebih di India mestinya menjadi parameter bersama untuk dijadikan pembelajaran bagi Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19, karena India dan Indonesia hampir mirip. Sehingga, pemerintah maupun masyarakat Indonesia harus belajar dari India yang ternyata sempat abai terhadap protokol kesehatan dengan klaim sudah mencapai herd immunity," ujar Rahmad.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu kembali menekankan pernyataannya dengan menyerukan kepada segenap masyarakat Indonesia untuk secara bersama-sama menegakkan protokol kesehatan dalam keseharian dengan sebaik-baiknya. Termasuk mendukung kebijakan larangan mudik yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Berkaca dari India, dimana berbagai acara politik dan ritual dihadiri jutaan masyarakat tanpa masker dan tanpa disiplin protokol kesehatan. Akibatnya kita sebagai warga dunia turut pilu begitu melihat, mendengar dan menyaksikan gelombang kedua Covid-19 yang terjadi di India. Oleh karena itu, protokol kesehatan menjadi harga mati," pungkas Rahmad.

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai upaya pemerintah melalui berbagai upaya yang dilakukan ternyata masih menimbulkan kasus-kasus baru positif terpapar virua corona yang jumlahnya cukup banyak. Akibatnya anggaran yang dialokasikan harus dihitung lagi proyeksinya.

Ini terjadi karena mitigasi pananganan pandemi Covid-19 belum dilakukan secara komprehensif.

"Memang yang kita lihat, menangani mitigasi Covid-19 ini masih parsial sifatnya," ucap Mufidayati.

Oleh karenanya, ia mengaku prihatin dengan situasi dan kondisi terkini tentang mitigasi pandemi Covid-19. Padahal, dalam forum rapat kerja anggota Komisi DPR yang membidangi Kesehatan itu mengatakan selalu memonitoring dan mengngatkan apa yang sudah di lakukan oleh pemerintah dan tentang apa yag harus dilakukan pemerintah.

"Kalimat Pak Menteri waktu pertama kali itu menjabat sebagai Menteri itu, mengumpamakan penanganan mitigasi ini kayak nanganin bocor rumah, tapi penangananya parsial. Jadi ya di sini aja, padahal sebenarnya sumber kebocorannya dimana, belum diatasi," ujarnya.

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban menambahkan bukan tisak mungkin jumlah orang yang terpapar virua corona dan jumlah yang meninggal dunia akibat virus ini makin terus bertambah.

"Yang namanya virus itu akan terus bermutasi, termasuk yang dari India, Amerika, Afrika dan negara lain. Upaya pencegahannya tetap 3 M (pakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan). Serta vaksin lebih cepat dan lebih banyak lagi akan lebih baik," tegas Zubairi Djoerban,

Untuk itu, ia mengingatkan agar masyarakat di Indonesia tidak euforia ketika terjadi penurunan jumlah penyebaran Covid-19 seperti India, sehingga harus tetap disiplin menerapkan prokes, dan melakukan vaksinasi.

"Jadi, yang penting itu mencegah penularan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Orbital Kesejahteraan Rakyat, Poempida Hidayatulloh mengatakan menghadapi Covid-19 ini seperti menghadapi perang, tapi bedanya musuh tak terlihat. Karena itu, semua elemen maayarakat harus bersatu.

"Jangan anggap remeh, bahwa Covid-19 itu ada. Makanya, saya dukung tutup penerbangan dari India dan kalau ada yang melanggar harua ditindak tegas," kata Poempida.

Editor: Surya