Belum Disertifikasi WHO, Vaksin Sinovac Belum Bisa Dipakai Haji dan Umrah

BATAMTODAY.COM, Jakarta,- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkirakan sertifikasi alias emergency use listing (EUL) dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk vaksin asal perusahaan China, Sinovac, akan keluar April 2021 ini.

EUL ini diperlukan saat sebuah vaksin akan digunakan untuk program WHO, seperti umrah. Sementara, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya menyebut Sinovac tak bisa jadi syarat umrah sebab belum disertifikasi WHO.

"EUL dari Sinovac sedang berproses di WHO," kata Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari BPOM Lucia Rizka Andalusia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (13/4/2021).

"Belum ada perkembangan dari WHO, kami tidak tahu sampai sejauh mana prosesnya, karena sedang dilakukan kajian oleh WHO. Untuk April, iya itu perkiraan, bisa saja tidak tepat," jelasnya.

Rizka memastikan vaksin Sinovac yang sudah digunakan di Indonesia aman lantaran telah mengantongi izin penggunaan darurat (EUA) sejak 11 Januari lalu. Sementara EUL berfungsi agar vaksin bisa digunakan di program-program WHO.

Artinya, vaksin yang sudah mendapat EUL akan menjadi daftar vaksin WHO yang kemudian didistribusikan ke negara-negara yang membutuhkan, salah satunya seperti dalam skema kerjasama multilateral GAVI COVAX Facility.

Pengadaan vaksin melalui skema GAVI sifatnya gratis untuk pemerataan akses negara miskin dan berkembang mendapatkan vaksin Covid-19. yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, pada 8 Maret lalu.

"Konsekuensi jika suatu vaksin belum masuk dalam WHO EUL, maka dia tidak dapat dilakukan procurement oleh WHO dan digunakan oleh program vaksinasi di bawah koordinasi WHO," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi meminta publik tak usah khawatir, sebab pemerintah tetap dan akan selalu menjamin keamanan vaksin yang masuk dalam program vaksinasi nasional.

"Vaksin tidak harus ada EUL, EUL itu dikeluarkan sehubungan dengan proses COVAX Facility dimana harus ada izin, seperti BPOMnya di negara dengan mengeluarkan EUL," kata Nadia.

Sebelumnya, status Sinovac di WHO sempat kembali dipertanyakan publik, usai Menteri Agama Yaqut menyebut vaksin Sinovac belum bisa jadi syarat jemaah umrah, sebab vaksin asal China itu belum disertifikasi oleh WHO. Namun, Yaqut memastikan Sinovac dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.

Adapun pemerintah Arab Saudi mulai membuka pintu umrah mulai awal Ramadan 1442 H. Salah satu syarat yang ditetapkan adalah vaksinasi jemaah umrah. Namun demikian, Indonesia dan 19 negara lain belum diberikan akses untuk mengirimkan calon jemaah ibadah umrah ke Arab Saudi pada Ramadan ini.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan syarat umroh dari Arab Saudi yakni calon jemaah harus sudah divaksinasi vaksin standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Sinovac belum termasuk. Komisi VIII DPR meminta pemerintah meyakinkan Kerajaan Arab Saudi kalau vaksin Sinovac aman.

"Pemerintah Indonesia dalam hal ini otoritas Kementerian Kesehatan harus bisa meyakinkan kepada pihak Kerajaan Arab Saudi bahwa Sinovac itu juga sudah melalui proses efikasi dan kehalalan," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, Jumat (9/4/2021).

"Di sinilah pentingnya diplomasi yang intensif dengan pihak Arab Saudi soal umroh dan haji, terutama soal aspek kesehatan dalam hal penyelenggaraan umroh dan haji," imbuh dia.

Ace menyebut orang yang sudah divaksinasi dengan Sinovac tak mungkin disuntik lagi dengan vaksin merek berbeda. Karena itu, Ace meminta pemerintah memperkuat diplomasi kepada Kerajaan Arab Saudi.

"Sayang jika kita sudah melakukan vaksinasi dengan menggunakan Sinovac tapi bagi umat Islam yang ingin umroh tidak berlaku di Arab Saudi. Kan tidak mungkin yg sudah dilakukan vaksinasi Sinovac divaksin lagi dengan merek yang lain," ujar Ace.

Ketua DPP Partai Golkar itu menyebut Komisi VIII DPR selalu meminta pemerintah menguatkan upaya diplomasi dan komunikasi ke Saudi demi lancarnya umroh dan haji Indonesia.

"Ya betul. Kami dalam berbagai rapat dengan Pemerintah agar lebih memperkuat diplomasi dan komunikasi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi agar ada kepastian penyelenggaraan umroh dan haji," kata Ace.

Meski Sinovac belum terdaftar di WHO, Yaqut menegaskan pemerintah tengah melakukan upaya agar jemaah umroh Indonesia yang sudah divaksin Sinovac bisa berangkat

"Vaksinnya itu harus certificated WHO jadi sudah disertifikasi WHO, sementara Sinovac belum. Kalau belum itu bukan berarti tidak, pasti ada proses yang sedang dilakukan agar Sinovac ini bisa teregister oleh WHO," ujar Yaqut di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Sumber: CNN Indonesia/Detik
Editor: Dardani

---