Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Arti Dukungan Masyarakat pada Pembangunan Infrastruktur Daerah
Oleh : Opini
Kamis | 01-04-2021 | 15:16 WIB
A-JOKOWI-INSFRASTRUKTUR.jpg Honda-Batam
Presiden Jokowi naik motor trail mengecek pembangunan insfrastruktur jalan di Papua. (Foto: Ist)

Oleh Alfisyah Dianasari

SALAH satu faktor kemajuan suatu negara adalah pemerataan pembangunan infrastruktur, sehingga daerah terpencil memiliki kesempatan untuk berkembang sama seperti daerah lainnya. Masyarakat pun mendukung berbagai upaya Pemerintah dalam membangun infrastruktur daerah demi meningkatkan konektivitas dan memajukan wilayah.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menuturkan alasan dirinya menekankan pembangunan fisik di seluruh wilayah Indonesia. Dikatakan bahwa, pembangunan fasilitas untuk publik dapat memberikan akselerasi terhadap pemberdayaan manusia di daerah-daerah terpencil dan terdepan di seluruh Indonesia. Salah satu Infrastruktur yang telah dibangun adalah Bandara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.

Tentu saja akan ada pertanyaan, mengapa pemerintah fokus membangun infrastruktur? Tentu saja pembangunan infrastruktur jangan hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik semata. Membangun infrastruktur juga membangun peradaban. Misalnya dengan membangun bandara, berarti juga membangun kedisiplinan baru bagi warga karena penerbangan membutuhkan akurasi jadwal dan waktu.

Kedua, infrastruktur yang memadai tentu saja akan meningkatkan daya saing sebuah negara untuk dapat berkompetisi dengan negara-negara lain. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang dilakukan merata di seluruh penjuru Indonesia berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terakhir, infrastruktur, utamanya fasilitas transportasi menjadi pemersatu bangsa yang wilayahnya terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dengan belasan ribu pulau. Menyatukan antardaerah, antar Kabupaten/kota, antarprovinsi, antarpulau dan antar wilayah sehingga kita menjadi satu.

Dikatakan, wajah Bandara Kuabang dengan terminal baru yang kini bisa melayani 160.000 penumpang setiap tahunnya merupakan upaya terbarunya dalam membangun daerah terpencil di wilayah Indonesia Timur secara maksimal.

Jokowi berujar bahwa setelah dirinya mendarat di Bandara tersebut, langsung meresmikan terminal seluas 3.500 meter persegi yang dibangun dari 2016 lalu. Dengan terminal penumpang baru ini, Bandara Kuabang telah siap mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara dan sekitarnya.

Jokowi juga berharap dengan adanya bandara ini, nantinya akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di sekitar bandara ini. Apalagi Kabupaten Halmehera Utara memiliki sejumlah destinasi wisata alam dan bahari yang membutuhkan peningkatan konektivitas tersebut, termasuk akses ke ibukota Provinsi Malut, Sofifi.

Bandara Kuabang memiliki fasilitas berupa landasan pacu sepanjang 2.400 meter dengan lebar 30 meter dan landasan hubung sebesar 100x23 meter yang dapat melayani penerbangan pesawat jenis ATR 72-600, Boeing 737-800 dan Airbus A320.

Menurut Jokowi, selama ini Kabupaten Halmahera Utara memiliki sejumlah destinasi wisata alam dan bahari yang membutuhkan peningkatan konektivitas. Karena itulah Jokowi percaya terminal yang dibangun sejak 2016 lalu dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Presiden juga telah meminta kepada Menteri Budi Karya Sumadi untuk menyiapkan penerbangan reguler ke Bandara Kuabang di Halmahera Utara. Sekali dalam seminggu.

Budi juga mengatakan, saat ini pihaknya sedang koordinasi dengan pihak maskapai. Komunikasi ini adalah untuk mengadakan penerbangan reguler dari dan ke Bandara Kuabang.

Menhub Budi Karya menambahkan bahwa kehadiran Bandara Kuabang akan saling melengkapi dengan bandara Sultan Babullah di Ternate. Oleh karena itu, dirinya pun mengusulkan, untuk dilakukan pelebaran jalan dari Sofifi, ibu Kota Provinsi Maluku Utara, menuju ke Bandara Kuabang untuk melancarkan dan mempercepat pergerakan masyarakat.

Budi menilai, keberadaan Bandara Kuabang sangatlah penting. Karena Bandara senilai Rp 300 milar tersebut dapat meningkatkan konektivitas dan mempermudah aksesibilitas masyarakat di Provinsi Maluku Utara dan sekitarnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Basuki Hadimoeljono mengatakan bahwa manfaat besar dari pembangunan infrastruktur akan terlihat beberapa tahun kedepan. Salah satunya adalah sebagai penggerak roda perekonomian dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah sesuatu yang penting dan dibutuhkan bagi masyarakat. Pembangunan merupakan salah satu cara untuk menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Sri, pembangunan infrastruktur juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial di daerah perbatasan, ia menyebut bahwa wajah perbatasan Indonesia saat ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan era sebelumnya.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur di daerah harus didukung, agar negara ini semakin berkembang dan memiliki daya saing terhadap negara lain. Selain itu pembangunan infrastruktur tentu akan berdampak pada berkembangnya perekonomian masyarakat.*

Penulis adalah warganet tinggal di Depok