Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Menag Diminta Tak Hanya Urusi Haji

F-PG Kutuk Kekerasan Atas Nama Agama
Oleh : Surya
Rabu | 09-02-2011 | 17:20 WIB
Ade_Komaruddin.jpg Honda-Batam

Sekretaris F-PG DPR yang juga Ketua Umum Soksi Ade Komaruddin

Jakarta, Batamtoday - Partai Golkar menilai pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap maraknya aksi-aksi kekerasan atas nama agama yang terjadi di beberapa daerah. Pemerintah dinilai tidak sungguh-sungguh dan abai dalam melindungi keamanan warga negaranya dalam menjalankan ibadahnya.

"F-PG merasa bahwa pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap maraknya aksi-aksi kekerasan, terutama yang mengatasnamakan agama. Pemerintah tidak sungguh-sungguh mencegah terjadinya kekerasan padahal potensi terjadinya aksu kekerasan tersebut sudah dideteksi oleh aparat keamanan jauh hari sebelumnya," kata Sekretaris F-PG DPR Ade Komaruddin di Jakarta, Rabu (9/2/2011).

Karena itu, kata Ade, F-PG mengutuk keras aksi kekerasan penyerangan Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik Banten dan perusakan tempat ibadah di Temanggung Jawa Tengah. Sesuai konstitusi, lanjutnya, negara harus melindungi setiap warga negara untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman dalam bingkai NKRI. Jika terjadi kekerasan terutama mengatasnamakan negara terhadap kelompok lain, sudah seharusnya pemerintah memaksa setiap warga negara tunduk pada konstitusi negara dan menjungjung tinggi hukum, serta tidak main hakim sendiri.

"F-PG meminta pemerintah dan aparat keamanan mengusut secara tuntas dan menyeluruh atas kejadian di Cikeusik dan Temanggung. Terkait hal ini, F-PG akan mendorong hak inisiatif DPR untuk mengajukan draf UU tentang Kerukunan Antar Umat Beragama," kata Ade yang juga Ketua Umum Soksi ini.


Ade mengatakan, bila pemerintah tidak ingin dikatakan membiarkan terjadinya kekerasan atas nama agama, maka sudah sepatutnya menjaga keamanan setiap warga negara dalam menjalankan ibadahnya. Selama ini, pada tataran elit tokoh agama saling menjaga toleransi, namun pada akar rumput toleransi tidak terjadi. "Nah, seharusnya negara bisa memaksa dan bersikap tegas sehingga kekerasan tidak terjadi, kalau pembiaran terus dilakukan kekerasan lain akan muncul," katanya.

Sedangkan Ketua Poksi F-PG Komisi VIII DPR Zulkarnain Djabar meminta Menteri Agama Suryadharma Ali agar tidak hanya mengurusi masalah haji saja, tetapi juga masalah pembinaan umat beragama dan ormas Islam. "Saya kira Menteri Agama jangan hanya happy (bahagia, red) masalah haji saja, tapi pembinaan umat juga perlu ditingkatkan," kata Zulkarnain.

Zulkarnain menambahkan, pembinaan terhadap umat itu dilakukan agar tidak timbul radikalisme dan premanisme mengatasnamakan agama. Sebagai pembinaan ormas berbasis keagamaan, kata Zulkarnain, Menag seharusnya bersikap tegas terhadap ormas-ormas yang berdasarkan agama agar tidak melakukan kekerasan, jika tetap melakukan kekerasan sebaiknya dibubarkan saja.