Pemprov Kepri Resmi Pungut Biaya Labuh Jangkar di 3 Zona Lokasi

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kini resmi mendapat penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemungutan biaya labuh jangkar bagi kapal di 3 area labuh jangkar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan penarikan biaya jasa labuh kapal yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Direktur PT BIAS Delta Pratama, Captain Ahmad Jauhari, Rabu (3/3/2021).

Setelah prosesi penandatangan yang berlangsung di PT BIAS Delta Pratama, Pulau Galang, Kota Batam, bersama sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kepri juga sempat melakukan pemantauan radar pemantau lalu lintas kapal.

• BACA JUGA: Isdianto Optimis Kepri Bisa Dapat Rp 6 T dari Retribusi Labuh Jangkar

Ansar mengatakan, peresmian pemungutan biaya labuh jangkar untuk masuk ke dalam PAD Kepri sudah melalui proses yang sangat panjang, yakni berlangsung sejak kepemimpinan Ismeth Abdullah.

"Kegiatan ini memang prosesnya panjang, dari gubernur Pak Ismeth Abdullah, kemudian Pak Sani, kemudian Pak Nurdin dan Pak Isdianto. Saya kira semua punya peran besar untuk ini, dan alhamdulilah memang saat kami diamanahkan masyarakat launching pungutan perdana ini," kata Ansar.

Ansar mengungkapkan, dengan penandatangan yang berlangsung saat ini, maka Pemprov Kepri kini mendapat tambahan PAD dari 3 zona lokasi labuh jangkar yang telah ditetapkan pemerintah pusat, dari 17 titik yang ada di Kepri, yakni zona perairan Pulau Nipah, zona Perairan Tanjungbalai Karimun, dan zona Perairan Pulau Galang.

• BACA JUGA: Pemprov Kepri Rancang Samsat Laut untuk Labuh Jangkar

Saat ini pengelolaan dari labuh jangkar juga diakuinya masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Daerah Kepri sebagai salah satu target dan retribusi di daerah itu untuk tahun 2021.

"Realisasi ini harus serius kita kejar demi membangkitkan kembali perekonomian kita di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Kita juga akan kejar potensi lain di tanggal 9 mendatang, supaya seluruh potensi dapat kita manfaatkan," ungkapnya.

Dengan pengelolaan di wilayah perairan Pulau Galang, Ansar mengharapkan hal ini dapat dimanfaatkan mengingat wilayah labuh jangkar untuk Johor, Malaysia dan Singapura sudah sangat terbatas.

"Kita tahu ruang labuh di Singapura, Johor sudah sangat terbatas. Maka kita musti manfaatkan, titik awal, spill over kita manfaatkan. Ibarat sebuah gelas airnya tumpah, tumpahan jangan kita biarkan tumpah, musti kita manfaatkan," tutupnya.

Editor: Dardani

---