TANJUNGUBAN, batamtoday – Ketua Komisi III DPRD Bintan Mutaqin Yasin mengatakan komisi III menemui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta belum lama ini, tujuannya hendak mempertanyakan kurangnya anggaran sertifikasi guru di Bintan.

Meski hal tersebut masih gagal, namun Komisi III dalam pertemuan tersebut justru mendapatkan data sejumlah bantuan dari Kemendikbud, diantaranya dana operasional BOS, bantuan rehab ruang sekolah dan bantuan untuk siswa tidak mampu.

Dijelaskan Mutaqin, Sabtu (9/6/2012), tujuan awal memang untuk mempertanyakan kekurangan anggaran sertifikasi guru, tetapi saat tiba di Kemendikbud, bidang yang menangani sertifikasi sedang tidak berada di tempat. Namun menurutnya, Komisi III mendapatkan rincian terkait sejumlah bantuan untuk dunia pendidikan di Bintan.

Diantaranya, dana BOS berjumlah tahun 2012 sebesar Rp9,7 miliar, rehab ruang kelas yang rusak sebsar Rp2,2 miliar dan bantuan untuk siswa/i tidak mampu Rp425 juta. 

“Itu bantuan dari Kemendikbud untuk Disdik Bintan pada tahun 2012, namun teknisnya tentunya ada di Pemkab Bintan,” terangnya.

Mutaqin mengatakan, terkait bantuan rehab ruang kelas yang rusak memang berdasarkan usulan dari daerah dengan syarat kerusakan minimal 45%,. Begitu juga untuk bantuan siswa tidak mampu, sampai sejauh ini hanya untuk siswa tingkat SD dan SMP. 

"Kami mempertanyakan hal tersebut juga atas dasar karena kemampuan APBD Bintan, dimana setelah dipelajari ternyata daerah lain bisa mendapatkan bantuan tersebut hingga Rp20 miliar lebih. Ternyata terkait bantuan tersebut, ada kriteria-kriterianya, dimana Kemendikbud menilai Bintan APBD-nya terbilang masih lebih tinggi daerah daerah lain,” katanya.