Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Tunjangan Sertifikasi Guru Tak Diterima Utuh

Komisi III Sayangkan Ketidakhadiran Dinsos Bintan
Oleh : Harjo/Dodo
Rabu | 06-06-2012 | 15:28 WIB
Indra-setiawan-DPRD-Bintan1.gif Honda-Batam

Sekretaris Komisi III DPRD Bintan, Indra Setiawan.

TANJUNGUBAN, batamtoday - Komisi III DPRD Bintan menyayangkan ketidakhadiran Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dalam dengar pendapat, terkait dengan tunjangan Sertifikasi dan anggaran Ujian Nasional (UN) yang belum cair hingga saat ini.

“Kita menyayangkan ketidakhadiran itu dnegan alsan sedang di luar daerah, saat hearing belum lama ini. Sehingga apa permasalahan yang terjadi belum cairnya anggaran tersbeut kurang jelas permasalahannya,” ungkap Sekretaris Komisi III DPRD Bintan, Indra Setiawan kepada batamtoday, Rabu (6/6/2012).

Dikatakan yang menjadi permasalahan pencairan anggaran UN yang belum cair pada saat ini adalah anggaran tersbeut tidak dikelola langsung oleh Disidikpora Bintan, tetapi berada di bantuan sosial yang dikelola Dinsos. Sehingga Disdikpora hanya bisa sebatas merekomendasikannya dan sifatnya hanya bisa menunggu. 

“Permasalahannya saat ini adalah rentang kendali untuk pencairan terlalu berliku, dimana Disdik hanya bisa merekomendasikan. Kedepan kita mengusulkan agar rentang ini di perpendek, yakni dana tersebut biar dikelola oleh Disdik, sehingga tidak terlalu berliku,” tegasnya.

“Walau pun kita tahu, hal tersebut guna memperketat pengunaan. Tetapi selayaknya jangan ada yang dikorbankan. Kita mengetahui dalam hal ini Disdikpora Bintan sudah tidak salah karena mengikuti prosedur dari Pemerintah,” tambahnya.

Terkait hal tersebut Indra menegaskan, dewan kembali akan memanggil Kesra Bintan, Senin (11/6/2012). Guna mempertanyakan alasan belum cairnya anggaran UN Bintan tersebut. 

“Biar kita ketahui, apa permasalahan sehingga dana tersebut belum juga dicairkan, sementara pelaksanaan sudah usai,” tegasnya.

Sementara terkait belum cairanya dana tunjungan sertifikasi guru di Bintan yang tidak cair penuh, pihaknya akan segera menemui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

“Hari ini kita berangkat ke Jakarta, untuk mempertanyakan pencairan dana sertifikasi yang tidak cair utuh, karena adanya kekurangan dana yang dikirim dari pusat,” imbuhnya.