Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Tokoh Papua Sepakat Pembangunan Dilanjutkan
Oleh : Opini
Rabu | 06-01-2021 | 15:03 WIB
A-PAPUA-PEMBANGUNAN.jpg Honda-Batam
Pembangunan infrastruktur Trans Papua. (Foto: Ist)

Oleh Manda Apusay

PEMBANGUNAN di Papua yang digenjot sejak adanya otonomi khusus, membuat masyarakat sangat puas. Para tokoh di Bumi Cendrawasih juga sepakat agar program ini dilanjutkan. Tujuannya agar pembangunan di Papua makin merata. Sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

Raja Ampat adalah salah satu tempat wisata di Papua yang terkenal sampai dunia internasional. Majunya kawasan wisata tersebut didukung oleh pembangunan infrastuktur di Bumi Cendrawasih. Karena mobil bisa melaju dengan cepat dan aman lewat Jalan Trans Papua. Sementara turis asing bisa mendarat di Bandara Internasional Sentani.

Kemajuan yang pesat di Papua adalah hasil dari otonomi khusus. Program yang dimulai tahun 2001 ini membuat wajah Bumi Cendrawasih makin cantik dan menjadi kawasan yang modern, tanpa merusak alam. Tahun 2021 akan dimulai lagi otsus jilid 2, dan semua orang mulai dari warga sipil sampai tokoh masyarakat menyetujui perpanjangan program tersebut.

Kornelis Way, Tokoh masyarakat Maybrat, menyatakan bahwa ia dan segenap masyarakat di Papua Barat mendukung keberlanjutan otsus. Karena program ini memberi manfaat yang begitu besar, terutama pada 4 program prioritas. Yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hasil dari otsus di bidang infrastruktur sudah terlihat, seperti Jalan Trans Papua, Jembatan Youtefa, Bandara Internasional Sentani, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, karena memperlancar transportasi dan bisa mengurangi harga barang. Penyebabnya karena ongkos angkut berkurang, semenjak bisa mengirim lewat jalan darat, bukan udara.

Sementara untuk program kesehatan, banyak Rumah Sakit dan Puskesmas yang dibangun. RS-nya juga berstandar nasional dan lengkap dengan fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang andal. Jumlah Puskesmas yang ditambah sangat penting, agar makin mudah berobat. Serta melancarkan program pemberantasan penyakit malaria, TBC, dan AIDS.

Untuk sektor pendidikan, selain membangun sekolah, dana otsus juga disalurkan jadi beasiswa. Sehingga anak-anak Papua bisa belajar hingga ke perguruan tinggi. Dana ini juga diberikan kepada putra Papua yang akan mendaftar jadi anggota TNI, dan mereka diberi jalur khusus otsus. Sehingga bisa menjaga wilayah Papua agar tetap kondusif.

Untuk program pemberdayaan masyarakat, maka sasarannya adalah wanita atau yang akrab dipanggil mama, yang berdagang di pasar. Mereka mendapat bantuan berupa timbangan agar bisa berdagang dengan lancar, serta diberi modal berupa noken anyaman. Sehingga para mama bisa lebih berdaya dan mendapatkan penghasilan yang stabil.

Kemajuan yang ada berkat otsus jilid 1, membuat para pejabat juga mendukungnya. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa 13 orang ketua DPRD sewilayah Papua Barat menyetujui perpanjangan program ini. Perpanjangan otsus diperlukan demi kemajuan di Bumi Cendrawasih, serta terciptanya stabilitas keamanan.

Selain 4 sektor itu, maka dana otsus juga disalurkan ke bidang lain, yakni akses pangan dan air bersih, perumahan, komunikasi, dan akses ekonomi. Sehingga uang yang diberi oleh pemerintah pusat benar-benar digunakan untuk kemajuan rakyat Papua di berbagai bidang. Mereka bisa hidup dengan nyaman, karena memiliki akses air bersih yang cukup dan koneksi telepon dan alat komunikasi lain yang bagus.

Ketika semua pejabat dan tokoh masyarakat di Papua mendukung keberlanjutan otsus, maka warga sipil diharap juga mendukung program ini. Penyebabnya karena otonomi khusus diberikan kepada mereka, secara istimewa. Agar tidak ada perbedaan kemajuan antara Indonesia bagian barat dan timur.

Perpanjangan otsus tahun 2021 adalah hal yang positif, karena membawa kemajuan bagi seluruh masyarakat Papua. Program ini perlu dilanjutkan, agar pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan bidang lain terwujud. Sehingga tidak ada proyek yang mangkrak dan merugikan masyarakat.*

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surakarta