BATAMTODAY.COM, Batam - Calon Walikota Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo melanjutkan program Road Show dalam memperkenalkan visi-misi Luar Biasa, sebelum menghadapi pertarungan Pilkada yang digelar pada 9 Desember mendatang.

Kali ini didampingi oleh Tim-nya, Lukita menyambangi RW 16 Baloi Kolam, Batam, Kepulauan Riau dan berhadapan langsung dengan perwakilan warga dari 8 RT yang ada di kawasan tersebut.

Kedatangan Lukita disambut hangat oleh warga Baloi Kolam, yang mengakui ingin mendengarkan mengenai program pasangan Lukita-Basyid atas permasalahan status lahan yang hingga saat ini masih belum mendapatkan kejelasan.

"Kami berterima kasih atas kedatangan pak Lukita ke RW kami, tapi sebenarnya inti yang mau kami sampaikan kepada siapapun calon yang datang selalu sama. Karena siapapun nanti yang terpilih, kami sepertinya selalu bersiap-siap untuk menghadapi yang namanya penggusuran akibat status lahan tempat tinggal kami," papar Edi, Ketua RT 08 Baloi Kolam, Senin (30/11/2020) malam.

Mendengar pernyataan tersebut, Lukita kemudian memberikan pilihan kepada seluruh warga yang hadir, mengenai apa penjelasan yang seharusnya dipaparkan mengenai status lahan Baloi Kolam tersebut.

"Jadi mau penjelasan yang jujur tapi sedikit menyakitkan, atau hanya janji politik saja yang harus saja paparkan kepada bapak-ibu," jawab Lukita.

Mendengar hal tersebut, para warga yang hadir langsung menyatakan agar Lukita yang sebelumnya memiliki pengalaman sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, segera memberikan penjelasan jujur mengenai apa langkah yang akan diambil oleh Lukita-Basyid apabila terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Batam.

"Kami ingin kejujuran, apa langkah dan jawaban pasti untuk masalah yang hingga saat ini tidak bisa diberikan jawabannya oleh siapapun pemimpin Kota Batam," tegas salah seorang warga.

Dalam kesempatann tersebut, Lukita kemudian menyampaikan bahwa untuk permasalahan status lahan Baloi Kolam, dan hunian liar lainnya di Kota Batam.

Sebenarnya sudah dilakukannya sejak menjabat sebagai Kepala BP Batam pada tahun 2017 lalu, hal inilah yang kemudian sempat meredam adanya perselisihan yang kerap terjadi antara warga di lingkungan hunian liar, dengan pihak Perusahaan atau investor yang telah memiliki surat Penunjukkan Langsung (PL) untuk pengelolaan lahan tersebut.

Lukita juga mengakui, sebelum memasukki Batam dan menjabat sebagai Kepala BP Batam, secara pribadi ia telah mengetahui mengenai banyaknya status lahan yang timpang tindih dan telah terjadi sejak tahun 2003 hingga saat ini.

"Apa yang sebelumnya telah saya usulkan adalah relokasi warga ke 7 lahan kavling yang telah disediakan. Koordinasi yang saya lakukan pada saat itu adalah kami dari BP Batam mengusahakan lahan kavling dan telah ada. Sementara dari Pemko Batam yang bertanggungjawab untuk proses relokasinya," paparnya.

Namun hal ini diakuinya tidak bisa dilanjutkan secara nyata oleh Lukita, dan jajaran pimpinan BP Batam saat itu dikarenakan kepentingan politik, yang akhirnya membuat Lukita dan jajaran pimpinan BP Batam harus mundur dari jabatannya.

Untuk itu, Lukita dengan tegas menyampaikan bahwa solusi yang dimiliki oleh pasangan Lukita-Basyid adalah solusi nyata, yang memang tidak indah di awal namun memiliki keuntungan jangka panjang bagi warga yang direlokasi.

"Karena dalam penyediaan lahan waktu itu, bahkan ada pengusaha yang menawarkan lahannya untuk dijadikan kavling setelah kami jajaran pimpinan BP Batam saat itu, harus memutar otak untuk mencari lahan yang luas untuk 7 kavling tersebut. Kami tidak berani menjanjikan pemutihan lahan, karena tetap akan ada kepentingan disana yang hanya membawa dampak negatif bagi warga," ujarnya.

Tidak hanya memberikan keterangan jujur yang tentunya mengejutkan warga, Lukita juga menandatangani kontrak politik yang telah disusun sendiri oleh warga Baloi Kolam.

Di mana dalam kontrak tersebut, merupakan bukti nyata mengenai solusi yang harus dilakukan oleh Lukita-Basyid apabila nanti memenangkan Pilkada.

"Mau sampai kapan masalah ini dibiarkan berlarut-larut. Sementara bapak-ibu sudah memiliki hak suara, dan sudah memiliki KTP Batam, serta RT/RW disini juga telah di sahkan oleh Pemerintah Daerah. Apa yang saya jelaskan ini sekali lagi saya tegaskan adalah solusi nyata. Dulu saat saya sebagai Kepala BP Batam, apabila melawan sedikit hukumannya langsung diturunkan, namun apabila mewakili suara bapak-ibu tentu saya tidak akan takut lagi akan hal itu," paparnya.

Walau demikian, Lukita juga menghimbau bahwa pada saat Pilkada mendatang, warga yang bermukim di Baloi Kolam dapat menggunakan hak suaranya dan tidak memilih untuk golput.

"Jadi saya serahkan pilihan ke bapak-ibu sekalian. Silahkan memilih pemimpin yang kena di hati, namun yang saya himbau agar tetap menggunakan hak suara dan jangan golput," imbuhnya.

Editor: Dardani