BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengklaim bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang disalurkan kementerian Sosial kepada rakyat sudah tepat sasaran.

DPR mengapresiasi kinerja Mensos dalam penyaluran bansos di masa pandemi yang tetap disalurkan dalam kondisi normal, meski berbeeda situasinya.

"Kalau tidak mungkin sudah rusuh di bawahnya. Saya cukup sering turun kelapangan berdialog langsung," kata Mensos dalam dialektika demokrasi bertema 'Bantuan Sosial Sudahkah Tepat Sasaran?' di Media Center DPR, Kamis (19/11/2020).

Mensos yang hadir secara virtual itu mengakui di awal pandemi, muncul masalah karena belum ada ketersediaan anggaran untuk bansos khusus bagi masyarakat terdampak Covid-19.

"Untungnya kementerian sosial memang sudah ada progranm-program bantuan sosial yang reguler seperti PKH, BPNT, tetapi diluar itu kan tidak ada. Kita harus merombak anggaran," kata Juliari.

Selain itu ada masalah data. Petugas di lapangan dalam satu RW harus membagi-bagikan siapa yang dapat apa dan kapan, apalagi orangnya tidak mengerti lapangan. Dari 100 warga mendapat bantuan, ada yang dari kementerian sosial, pemerintah kabupaten, provinsi dan ada pula dari Kementerian Desa. Semuanya harus di data.

"Yang namanya mis itu pasti ada, tapi kan permasalahannya seringkali misalnya kita berikan bantuan 100 yang ribut 3 orang.Kemudian yang diliput 3 orang, bukannya 97 orang," kata Juliari.

"Jadi bukan bermaksud sombong, saya sampaikan pekerjaan Kementerian Sosial itu yang nilai orang. Kita yakin bahwa sudah tepat sasaran dan rakyat juga mengapresiasi. Memang tidak ada yang sempurna, yang namanya manusia itu pasti ada kekurangan," ulasnya.

Anggota Komisi VIII DPR dari PKS Iskan Qolba Lubis mengapresiasi Kementerian Sosial karena secara umum menilai penyaluran bansos sudah tepat sasaran. Mungkin sekitar 3 persen tidak salah sasaran.

"Cuma yang saya lihat sebetulnya, kenapa begitu kita temukan di masyarakat mengatakan kok saya enggak dapat, berarti ada sesuatu. Saya menilai masalah ini dari sistem," kata Iskan.

Iskan tidak menampik munculnya kisruh penyaluran bansos itu karena masalah data yang tidak valid. Antara pusat dan daerah saling melemparkan kesalahan. Pusat bilang data itu ada di daerah, sebaliknya di daerah bilang tidak ada uang untuk melakukan pendataan.

"Memang seharusnya mengupdate data itu harus ada badan khusus yang memang tidak di bawah. Karena mennetukan orang itu miskin ada satandarnya. Harus orang-orang yang dilatih dan mengerti standart UU, bagaimana cara menegeceknya, apa standarnya," Iskan.

Berikan apreasiasi
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengapresiasi kinerja Mensos Juliari P Batubara dalam penyaluran program dana banso di masa pandemi virus corona atau Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 ini. Sebab menurut dia, penyaluran program Bansos di masa pandemi dengan dikondisi normal, tentunya sangat berbeda situasinya.

"Mengenai bantuan sosial masa pandemi covid dengan normal, itu berbeda. Dimasa Pandemi, saya harus acungi jempol terhadap menteri kita ini memang dalam bayangan kita semerautnya luar biasa, karena (kondisi seperti ini) memang tiba-tiba terjadi," kata Marwan.

Marwan menyarankan agar kedepannya Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi pusat danta kemiskinan. Sehingga, sambung dia, namanya data kemiskinan berada di kementerian yang kini dipimpim Menteri Juliari.

"Kalau kita melihat sekarang, bantuan sosial pemerintah jangan kita melihat hanya di kementerian sosial, diseluruh kementerian itu ada bantuan sosialnya. Bahkan, kalau kita gabung semua itu Pak (menteri), rasanya sudah kaya itu semua (penerima Bansos,red). Karena itu mari kita bersama desak pemerintah, kita yakinkan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) itu harus ada di Kemensos," kata politisi PKB ini.

Dengan begitu, lanjut Marwan, tidak ada lagi ada yang berfikir untuk membuat program sendiri tanpa berkordinasi dengan Kemensos.

"Akhirnya orang tidak bisa membuat program sendiri. Sasaran saya untuk (bantuan) listrik harus sekian, sasaran saya untuk kesehatan sekian, sudah diaudit itu, dan ternyata setelah dikumpulkan orang bisa menjadi kaya, cukup pinjaman modal hanya 20 juta pak, ternyata setelah kita kumpul bantuan sosial dari semua jenis, itu yang bisa 30 juta persatu keluarga," sebut dia.

Diakui dia, memang terkadang dalam perbaikan suatu data agak lambat waktunya, sehingga orang keburu meninggal baru datanya sampai, inikan kelamaan.

"Itulah persoalan yang kita hadapi, mudah-mudahan ini menjadi semangat buat bapak menteri untuk meyakini kementerian ini sebetulnya bisa menjadi data terpadu untuk kemiskinan. Sehingga pemerintah bisa meletakkan program pembangunan nya lewat data kemiskinan itu," pungkas dia.

Editor: Surya