BATAMTODAY.COM, Batam - Sulitnya melakukan pengiriman barang dari dan keluar Kota Batam membuat masyarakat Batam saat ini menjerit, sehingga menyampaikan curhat kepada calon Gubernur Kepri nomor urut 02, Isdianto.

Di hadapan Isdianto, salah seorang warga Batam Centre yang juga pelaku UMKM, Yunita mengatakan bahwa bisnisnya terancam gulung tikar, karena saat ini dirinya merasa berat ketika mengirimkan barang dagangannya keluar Batam yang dikenakan pajak.

"Misalnya, barang yang kita produksi lalu kita jual harganya Rp 90 ribu. Terus ada peminat dari Padang yang memesan. Itu saat kita lakukan pengiriman, dikenakan pajak pak karena kan Batam ini FTZ (Free Trade Zone). Pajaknya Rp 50 ribu, terus ongkos kirimnya lagi. Otomatis pasti, yang mau beli barang kita harus merogoh kocek yang paling dalam. Beruntung kalau dia jadi beli, kalau tidak ya rugi kita," kata Yunita, Selasa (17/11/2020).

Kemudian, Yunita mengeluhkan jika selama ini kendaraan yang FTZ tidak dapat keluar dari kota Batam. Sehingga, menyulitkan masyarakat yang ingin liburan ke pulau Bintan.

"Masa kita sama-sama Indonesia, bawa kendaraan yang ber-FTZ tidak diperbolehkan. Susah juga kita. Seakan ruang gerak kita dipersempit," ungkapnya.

Yunita meminta agar, Isdianto dapat mencarikan solusi yang bisa membuat masyarakat tersenyum senang.

"Kalau dihapuskan peluangnya kecil ya pak. Setidaknya tolong lah cari solusinya. Agar kita ini senang juga. Bawa kendaraan bisa, berbisnis pun lancar juga," harapnya.

Mendengar keluhan Yunita, Isdianto mengatakan bahwasannya setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Gubernur Kepri, dirinya sedang berusaha agar seluruh wilayah di Provinsi Kepri dapat diterapkan sebagai kawasan FTZ.

Ia menjelaskan, dengan diterapkan FTZ dapat mempermudah masyarakat dalam bidang perekonomian.

"Jika seluruh wilayah kita ini FTZ. Otomotas perekonomian kita akan berkembang pesat tidak akan tersekat-sekat seperti ini," ujarnya.

Selain itu, untuk lapangan kerja sambung Isdianto akan terbuka sangat lebar bagi masyarakat Kepri yang sedang menganggur.

"Seluruh kawasan Kepri masuk FTZ tentunya lapangan pekerjaan untuk masyarakat kita akan banyak. Karena, para investor memilih tempat kita untuk berinvestasi. Tentunya, akan banyak perusahaan yang akan merekrut tenaga kerja. Ini peluang bagi kita," tegasnya.

Dirinya berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan FTZ ini, salah satunya ketika terpilih menjadi Gubernur Kepri dirinya segera menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia untuk membahas masalah tersebut.

"Nantinya dalam bertemu Menkeu kita akan usahakan pelaku UMKM diberikan keringanan dalam membayar pajak saat mengirimkan barang serta berusaha untuk kendaraan FTZ dapat keluar kota Batam minimal bisa menuju ke daerah di Provinsi Kepri. Semoga apa yang kita harapkan segera terealisasi. Ini bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat saya. Saya ingin masyarakat tersenyum senang," tutupnya.

Editor: Dardani