Aliansi Mahasiswa Ragukan Kualitas Pilkada 2020 di Kepri

BATAMTODAY.COM, Batam - Para ketua mahasiswa yang tergabung di dalam Cipayung plus yakni IMM, PMII, GMNI, HMI, GMKI menilai Pilkada serentak tahun 2020 ini di Provinsi Kepulauan Riau kurang berkualitas.

Penegasan itu disampaikan oleh masing masing ketua organisasi mahasiswa terbesar dan paling berpengaruh sekala nasional itu.

Ketua Umum DPD GMNI Kepri, Husnul H Mahubessy, mengatakan, Pilkada tinggal menunggu hari akan diselenggarakan di beberapa provinsi di Indonesia, terhusus di kepri.

Namun kami belum melihat gerakan yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Kepri, dalam hal ini mengenai sosialisasi Pilkada di masyarakat baik lewat organisasi masyarakat maupun pemerintah apa lagi kami di mahasiswa khususnya basis millenial.

Biasanya dalam menjemput pesta pemilihan kepala daerah kita sering melaksanakan kegiatan sosialisasi baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat.

"Namun Pilkada kali ini sangat berbeda, apakah anggaran untuk penyelenggara Pilkada maupun pengawasan ditiadakan oleh pemerintah ataukah dialihkan ke covid-19," ujar Husnul H Mahubessy.

Point yang paling penting, lanjut Husnul H Mahubessy, dalam menyikapi Pilkada adalah bagaimana mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa pentingnya Pilkada untuk memilih kepala daerah, sosialisasi-sosialisasi tentang bagaimana menciptakan Pilkada kita di kepri berjalan dengan baik, jujur dan bersih tutup Husnul.

Sementara itu, Sekretaris PKC PMII Riau-Kepri, Tongku April Hasibuan mengatakan, selama ini kita selalu mempertanyakan netralitas ASN. Justru sekaran kami mau mempertanyakan netralitas penyelenggara.

"Jangan sampai sebagai penyelenggara ada keberpihakan terhadap paslon, itu akan mengurangi nilai demokrasi," ujar Tongku April Hasibuan.

Maka dari itu, tambah Tongku, kami meminta agar Bawaslu dan KPU untuk mengevaluasi diri kepada seluruh jajaran agar jgn main-main dengan paslon.

"Kami berharap penyelenggara menjalankan tugasnya tampa ada keberpihakan kepada unsur paslon, itu sangat bahaya," tegasnya.

Kemudian, Ketua Umum GMKI Kepri-Riau-Sumbar, Rimbun Purba mengatakan, KPU tidak kreatif dalam melakukan sosialisasi di tengah pandemi covid-19. Bahkan terkesan biasa saja.

"Bawaslu juga tidak tegas dalam penindakan kampanye hitam contoh adanya paslon kampanye dirumah ibadah yang di larang sesuai dengan Pasal. 280 Ayat 1 UU No 7 tahun 2017," papar Rimbun Purba.

Selanjutnya, Ketua Umum Badko HMI Riau-Kepri, Suparjo mengatakan, pemerintah tidak serius dalam penanganan covid-19 dan lemahnya Pengawasan terhadap calon calon yang melakukan aksi aksi kampanye tidak sehat dan sosialisasinya yang tidak mengakar ke masyarakat.

Hal yang sama juga disamaikan Ketua Umum KAMMI Kepri, Imron Nadi, S.IP, beberapa waktu lalu KAMMI juga sudah mengutarakan kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu agar Pemilu kembali ditunda.

Dengan beragam tanggapan tersebut, maka sudah sepantasnya pemerintah harus memastikan pesta Demokrasi ini dapat dijalankan dengan baik, jujur dan adil. Serta mengatasi beragam masalah yang akan terjadi nantinya.

"Namun sepertinya pemerintah tetap ngotot akan menjalankan Pilkada serentak di tengah pandemi dengan tanggapan bahwa wilayah yang mengikuti pilkada 86% berada di zona aman," ujar Imron Nadi.

Sementara itu, Ketua Umum DPD IMM Kepri Anas Rullah Simanjuntak mengatakan, KPU belum serius dalam mengantisipasi terjadinya pelonjakan angka golput dalam jumlah yang besar.

Pemicunya, faktor Pilkada yang diselenggarakan di masa pandemi Covid-19 yang sudah jelas banyak ditolak oleh Ormas besar, aktivis dan pemuka masyarakat dan pengawasan dari Bawaslu yang masih dirasa belum nyata kinerjanya dalam hal pengawasan terhadap para calon dan gerakan team suksesnya.

"Itulah makanya, kami dari Kelompok Cipayung Plus sepakat mengawal Pilkada Damai dan menolak Kampanye Hitam," tegas Anas Rullah.

Editor: Dardani

---