Batam, batamtoday - DPR perlu segera memanggil Menteri Negara BUMN dan jajaranya terkait penandatanganan Bogor Agenda I dan II yang dilakukan jajaran Direksi PT Pertamina, dan dilain pihak, KPK juga harus memeriksa jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina sehubungan pemberian tantiem yang beraroma korupsi.

Demikian dikemukakan Federasi Serikat pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) melalui juru bicaranya, Tri Sasono kepada batamtoday, Senin, 7 Februari 2011.

Penandatanganan Bogor Agenda I dan II yang dilakukan jajaran direksi PT pertaminan dan anak usahanya, sepenuhnya berada di bawah tekanan Kementrian BUMN, dengan maksud agar Kementerian BUMN dapat secara langsung mengontrol bisnis pertamina.

Dalam draft yang ditandatangani, ada beberapa poin yang harus dijalankan Pertamina, antara lain meningkatkan laba bersih minimal 10 persen di 2011 dan menurunkan biaya minimal 10 persen.

Kemudian setiap rencana dan pelaksanaan investasi perseroan dan anak usaha harus dipantau agar target laba bersih Rp 20 triliun pada tahun 2011 dapat tercapai. Pertamina juga diminta untuk menyehatkan kinerjanya sehingga bisa menjadi perusahaan publik lewat mekanisme Initial Public Offering (IPO).

Pencanangan taget demikian, menurut Tri Sasono, sepenuhnya baik-baik saja, namun jika hal itu dikaitkan dengan kontrol langsung oleh Kementerian BUMN, hal ini patut dicurigai, Pertamina akan cuma dijadikan 'bancaan' untuk kepentingan pemilu 2014.

Tidak itu saja mengenai keharusan Pertamina untuk meningkatkan penyaluran dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) di 2011 masing-masing 90 persen  dan 95 persen. Patut diduga dana PKBL Pertamina akan digunakan untuk kepentingan politik SBY juga, karena sampai sekarang, yang namanya dana PKBL BUMN tidak jelas pengunaannya dan tidak pernah diaudit

Pertamina Mau dijual


Dalam Bogor Agenda kedua juga disebutkan keinginan Kementerian BUMN untuk melakukan privatisasi Pertamina atau dalam kata lain ingin menjual Pertamina dengan alasan untuk meningkatkan kinerja keuangan Pertamina.

"Ini bukti bahwa sudah dipastikan SBY memang ingin mengobral BUMN BUMN yang punya nilai strategis, setelah Krakatau Steel, lalu Garuda, dan sekarang berencana menjual Pertamina. Jelas ini adalah agenda neolib," tegas Tri.

Dalam dokumen tersebut, Kementerian BUMN juga menetapkan Petral Ltd (anakusaha Pertamina) sebagai pengendali untuk pengadaan minyak, gas, dan asphalt. Ini juga patut dicurigai bahwa mengenai pengadaan minyak, gas dan asphalt  diduga ada kepentingan oknum oknum di BUMN atau di pemerintahan SBY,  ada yang ingin menitip fee jika terjadi transakasi jual beli Minyak, gas dan asphalt.

Rumor Direksi Mau Dicopot

Isu pencopotan Dirut pertamina, karen Agustiawan, juga dinilai Tris Sasono sebagai salah satu taktik Kementerian BUMN untuk melakukan negoisasi dengan Direksi Pertamina, sehingga Bogor Agenda I dan II berhasil ditandatangani.

Kalau akhirnya Dirut Pertamina tidak jadi dicopot dipastikan sudah ada bargaining antara Kementerian BUMN dan direksi Pertamina untuk  menjadikan pertamina sebagai bancaa politik baru untuk kepentingan 2014  dengan menuangkannya dalam agenda bodor kedua .

Tantiem gelap 18 milyar

FSP BUMN Bersatu juga menyoroti soal pembagian tantiem tahun 2010 yang dirasa tidak fair, dan beraroma korupsi. Disebut demikian karena, karena direksi dan komisaris Pertamina tantiem hingga 34 kali gaji, sementara karyawan hanya 2 kali gaji.

"Ada dugaan, sebenarnya direksi dan komisaris tidak menerima penuh (34 kali gaji, red) tetapi sebagian, dan menurut sumber kami itu mencapi Rp 18 miliar dan diterima pejabat Kementetian BUMN berinisial IL," kata Tri.

Belum diketahui siapa pejabat dimaksud Tri, apakah yang dimaksud adalah Irnanda Laksanawan yang kini emnjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN. Irnanda baru saja menduduki jabatan tersebut terhitung 24 September 2010 yang lalu.