Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Inilah Realisasi Penggunaan Dana Pilkada 2020 Hingga 25 September
Oleh : Irawan
Minggu | 27-09-2020 | 12:04 WIB
ardian_bina_keuda_b.jpg Honda-Batam
Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto (Foto: Kemendagri)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto merilis realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 per tanggal 25 September 2020 pukul 16.00 WIB.

"Realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 sebagai berikut: KPU, yaitu sebesar Rp 10,165 triliun atau 99,27%, Bawaslu Rp 3,433 triliun atau 99,02%, Pengamanan Rp 1,053 triliun atau 69,36%," ujarnya, Sabtu (26/9/2020).

Lebih lanjut ia menuturkan, untuk KPU bahwa ada 260 Pemda (di dalamnya seluruh provinsi yang melaksanakan Pilkada) telah 100% transfer ke KPU.

"260 Pemda (didalamnya seluruh provinsi yg melaksanakan Pilkada) telah 100% transfer ke KPU," ungkap Ardian, Sabtu (26/9/2020).

Ia juga menguraikan daerah yang melaksanakan Pilkada yang transfernya di bawah 100%* ((didalamnya terdapat 3 Pemda yang transfernya masih dibawah 70% yaitu: Kota Bandar Lampung (66,67%), Kab. Boven Digoel (64,90%) dan Kab. Keerom (45,00%))*

Untuk Bawaslu, Ardian mengatakan ada 259 Pemda (didalamnya seluruh Pemda provinsi yang melaksanakan Pilkada) telah 100% transfer ke Bawaslu.

"Selain itu, masih terdapat 11 Pemda yang transfernya di bawah 100% ((didalamnya terdapat 3 Pemda yang transfernya kurang dari 70%, yaitu: Kota Bandar Lampung (63,16%), Kab. Keerom (63,16%), dan Kab. Waropen (57,33%))," katanya.

Adapun Pemda (kabupaten/kota) yang belum realisasinya mencapai 100% secara keseluruhan meliputi: Prov. Lampung, yaitu Kab. Way Kanan (KPU: 94,46%), Kota Bandar Lampung (KPU: 66,67% / Bawaslu: 63,16%). Prov. Kalimantan Timur, yaitu Kab. Paser (KPU: 93,73%). Prov. Maluku Utara, yaitu Kab. Halmahera Utara ( Bawaslu: 79,08%).

Prov. NTT, yaitu Kab. Sumba Barat (KPU: 90,00% / Bawaslu: 90,00%), Kab. Timor Tengah Utara (KPU: 99,98%). Prov.Papua, yaitu Kab. Merauke (KPU: 90,00% / Bawaslu: 90,00%), Kab. Waropen (KPU: 75,00% / Bawaslu: 57,33%), Kab. Supiori ( Bawaslu: 87,50%).

Kab. Boven Digoel ( KPU: 64,90% / Bawaslu: 90,00%), Kab. Keerom (KPU: 45.00% / Bawaslu: 63,16%), Kab. Pegunungan Bintang (Bawaslu: 70,00%). Prov. Papua Barat, yaitu Kab. Raja Ampat (KPU: 80,74% / Bawaslu: 73,76%), Kab. Manokwari Selatan (Bawaslu: 99,98%).

Terkait dengan penganggaran kepada pihak pengamanan, Ardian menyatakan sudah 130 Pemda termasuk 9 Provinsi yang sudah transfer 100 %.

"130 Pemda (didalamnya ada Prov Sumbar, Prov Jambi dan Prov Kalteng) telah 100% transfer ke Pihak Pengamanan," imbuhnya.

Diakhir, Ardian juga memberikan penekanan bagi daerah yang melaksanakan Pilkada belum selesaikan NPHD nya yang transfernya belum 100% untuk segera selesaikan transfernya, baik ke KPUD, Bawaslu Daerah, maupun Pengamanan. Terlebih bagi daerah yang saat tahap masa kampanye diisi Penjabat Sementara (Pjs).

"Khusus bagi para Penjabat Sementara (Pjs) yang tidak segera menyelesaikan NPHD nya, akan diusulkan kepada Mendagri agar Pjs tersebut diganti," tegas Ardian.

Editor: Surya