JAKARTA, batamtoday - DPR sepakat menjadikan Pemilukada DKI Jakarta yang akan digelar 11 Juli 2012 sebagai barometer pemilukada yang lain dan pemilu legislatif 2014. Karena itu, pelaksanaan Pemilukada DPR harus terlaksana dengan sukses tanpa ada kesalahan-kesalahan seperti dugaan politik uang.

"Komisi II DPR sepakat Pemilukada DKI akan dijadikan barometer pelaksanaan pemilu legislatif 2014 dan pemilukada-pemilukada lainnya," kata Anggota Komisi II DPR  Rahman Amin dari PKS di Jakarta, Jumat (25/5/2012).

Menurut Rahman, berdasarkan kunjungan lapangan Komisi II DPR ke KPU DKI Jakarta, Jumat (25/5) ini, ada beberapa yang menjadi perhatian Komisi II terkait DPT yaitu dasar Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dalam paparan KPUD, DPS diambil dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berdarkan data kependudukan yang ada melalui RT/RW.

Komisi II juga mendapatkan info dari mendagri data pemilih dari e-KTP sekitar 5,6 juta. "Paparan KPUD DKI yang menyatakan bahwa ada sekitar 7 juta lebih DPS yang akan diverifikasi membuat kita Komisi II kaget, karena sangat jauh jaraknya atau biasnya dari data e-KTP sekitar 1,6 juta pemilih. Artinya kalo kita berangkat dari info mendagri ketika RDP dengan Komisi II hari Senin lalu maka terjadi deviasi yang besar sekitar 30 persen (5,6 juta-7,3 juta)," katanya.

Politisi PKS ini menambahkan, berdasarkan pengalaman, pemilukada yang sudah berlalu memang DPT ini rawan kecurangan karena munculnya suara pemilih fiktif.

 Karena itu, lanjut Rahman, Komisi II meminta agar semua DPS yang akan ditetapkan menjadi DPT harus jelas dan benar verifikasi dan validasinya agar menghasilkan pemilukada yang bersih dan jurdil.  "Sehingga siapa pun yang menang tetap nyaman dan yang kalah pun akan legowo. Maka oleh sebab itu DPT yang deviasinya cukup besar apabila diukur dengan e-KTP harus dibuktikan dengan verifikasi dan validasi yang benar," ujarnya