Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Ini 9 Tuntutan Nelayan Kepada Pemda dan DPRD Anambas
Oleh : Alfredy Silalahi
Kamis | 03-09-2020 | 12:04 WIB
demo-nelayan-anambas1.jpg Honda-Batam
Demo ratusan nelayan tolak kehadiran kapal cantrang. (Foto: Alfredy)

BATAMTODAY.COM, Anambas - Demo nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) pada Kamis (3/9/2020) menyampaikan 9 desakan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kepulauan Anambas.

Desakan tersebut dibacakan oleh Dedy Syahputra sebagai Korlap dan Sekretaris HNSI. Tuntutan yang pertama yaitu, tuntaskan dan realisasikan hasil rekomendasi oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepulauan Anambas tentang nelayan. Kemudian menolak rencana Pemerintah Pusat melegalkan alat penangkapan ikan cantrang/trawl.

"Selanjutnya, hentikan segera alat penangkapan ikan cantrang/trawl beroperasi di Kepulauan Anambas sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia," ujarnya.

Dedy melanjutkan, tuntutan keempat yaitu mendesak Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan penolakan alat penangkapan ikan cantrang/trawl di Perairan Kepulauan Anambas kepada KKP dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

"Kami juga mendesak lembaga/instansi terkait melakukan pengawasan secara rutin dan melibatkan nelayan. Selanjutnya kami mendesak lembaga/instansi terkait memperkuat pengawasan dan bertindak tegas terhadap kapal ikan asing di Perairan Anambas," desaknya.

Dedy menyambung desakan yang ketujuh yaitu, menertibkan pelanggaran zona tangkap kapal mayang di perairan Kepulauan Anambas. Mendesak Pemda serius dan sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan nelayan.

"Desakan yang kesembilan, apabila desakan nelayan ini tidak diindahkan dalam 1x24 jam, nelayan akan bertindak di lapangan," ucapnya.

Pantauan di lapangan, awalnya ratusan nelayan itu menggelar demo di Sekretariat DPRD. Bupati, Wakil Bupati dan DPRD Kepulauan Anambas sudah mencoba bernegosiasi untuk berdiskusi dengan perwakilan nelayan dan HNSI. Namun para demonstran menolak, sehingga demo dilakukan di Lapangan Sulaiman Abdullah. Demo tersebut juga diawasi dan dijaga kett oleh TNI/Polri dan Satpol PP.

Editor: Yudha