Kasus Corona di Kepri Melonjak, Akademisi: Pemerintah Harus Lakukan Program Strategis

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Akademisi di Kepri, Dr Suryadi MH, meminta pemerintah melakukan program-program strategis dan teknis untuk menghadapi lonjakan pasien Covid-19 belakangan ini.

Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dan juga Sekretaris Umum MW KAHMI Kepri ini mengatakan, program strategis dimulai dengan melakukan koordinasi secara total dan serius terhadap seluruh stakeholder yang ada, baik pemerintah sendiri maupun masyarakat luas.

"Kata kunci dalam penanganan Covid-19 adalah kesatuan tindakan yang lahir dari kebijakan strategis komprehensif dengan peningkatan kesadaran pengamalan ajaran agama. Kebijakan ini harus berorientasi pada tindakan mengatasi kondisi terkini dan mengantisipasi dampaknya di kemudian hari," jelas Suryadi kepada BATAMTODAY.COM, belum lama ini.

Menurutnya, keselamatan dan keamanan masyarakat harus terjamin dan tidak sekadar menjadi dialektika semata, apalagi untuk dijadikan bahan perdebatan.

Suryadi menyampaikan, setidaknya ada tiga kebijakan yang perlu disinergikan dengan stakeholder agar penanganan Covid-19 dapat memberikan harapan kelangsungan hidup yang lebih aman dan nyaman.

Pertama, kebijakan pada ketersediaan dan kelengkapan infrastruktur penanganan Covid-19. Sejauh ini, meskipun belum mampu menghentikan gerak Covid-19, tetapi kesigapan pemerintah dan tenaga medis telah terbukti sungguh-sungguh dalam menghambat dan melokalisasi persebaran Covid-19.

Namun keseriusan penanganan Covid-19 tetap perlu diperluas dan diperkuat. Oleh karena itu ketercukupan alat pelindung diri (APD) berkualitas serta peralatan medis harus tersedia dalam jumlah yang cukup.

"Ketersediaan rumah sakit dan kapasitas penanganannya juga harus mampu menangani ledakan pasien," ujarnya.

Kedua, kebijakan untuk penyelenggaraan edukasi terkait Covid-19 bagi seluruh masyarakat. Kompleksitas edukasi terhadap masyarakat ini akan cenderung meningkat karena persoalan kehidupan masyarakat yang dinamis.

"Meskipun hal ini terlihat mudah, dalam kenyataannya tidaklah sederhana. Sejauh tidak ada kebijakan edukasi sosial yang tepat, keresahan dan kepanikan masyarakat akan tetap berlangsung," ungkapnya.

Informasi tak terkendali tentang Covid-19 dan kegagalan persuasi memutus rantai persebaran, menjadi cermin tidak adanya perubahan sikap dan perilaku. Bila hal ini berlanjut, dampak fungsional juga tidak akan berjalan untuk edukasi Covid-19.

Selain itu, sifat komunal dan pola mata pencaharian masyarakat kerap menegasi langkah-langkah terapan edukasi sosial ini.

Kebijakan edukasi sosial Covid-19 ini harus disusun secara sistematis tanpa menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat. Tujuannya, menyiapkan masyarakat menghadapi bahaya Covid-19 secara cerdas dan bijak, sebagaimana edukasi tentang cara menghadapi bencana alam.

"Dengan kebijakan edukasi sosial inilah diharapkan pengendalian Covid-19 dapat dilakukan," ungkapnya.

Ketiga, mengintensifkan komunikasi dengan segenap stake holder. Hal ini penting, mengingat masyarakat Kita yang tetap memiliki hubungan sosial dengan segenap stakeholder yang ada.

"Sehingga dengan adanya komunikasi yang intensif ini diharapkan dapat memformulasikan segenap ikhtiar dari pihak manapun untuk menciptakan kemaslahatan di tengah masyarakat," pungkasnya.

Editor: Yudha

---