BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota MPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Sidang Tahunan (ST) MPR RI yang akan digelar pada 14 Agustus 2020 mendatang, diharapkan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Jika tidak, maka harus ada evaluasi agar pemerintah mendengarkan seluruh aspirasi rakyat untuk perbaikan-perbaikan ke depan.

Hal demikian disampaikan dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema 'Efektivitas Sidang Tahunan MPR RI' bersama anggota MPR RI Fraksi PKS Hj. Kurniasih Mufidayati, dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis di Kompleks MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2020).

"Kalau hanya mendengar pidato (laporan kerja) oleh Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, tapi tak ada evaluasi untuk perbaikan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka tak akan bermanfaat bagi rakyat," kata Saleh.

Oleh karenanya, lanjut Saleh, dalam ST MPR RI yang terdiri dari laporan kerja terkait pengeloaan negara dalam setahun terakhir ini, kalau monolog, tanpa evaluasi terhadap kinerja pemerintah, MPR RI, DPR RI dan DPD RI maka hanya terkesan lomba pidato.

"Jadi, ST MPR RI itu bisa menjelaskan soal defisit anggaran untuk Covid-19 yang lebih 3 persen, bantuan sosial yang tidak merata akibat data yang tidak beres, anggaran Kemenkes RI yang Rp75 triliun, tapi baru dicairkan Rp25,7 triliun dan sebagainya," bebernya.

Lanjutnya, bahwa pidato itu hanya mengacu pada visi dan misi presiden, bukan GBHN. Karena itu, kemudian lahir gagasan untuk menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara, semacam GBHN.

Ia berharap agar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu perlu amandemen UUD NRI 1945.

"Sekarang ini acuannya adalah undang-undang pembangunan yang 5 tahun.Jadi undang-undang berencana, arahnya ke sana, karena itu, ini menjadi evaluasi kita semua dan kita boleh memberikan kritik apapun, terutama media," katanya.

"Jadi, saya kira itu menjadi memiliki peran penting, sehingga presiden dan juga pemerintah tetap saja harus mendengarkan seluruh aspirasi dan juga suara yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan demikian , keuangan negara yang dikelola oleh negara harus mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya bagi kepentingan Indonesia," imbuhnya.

Editor: Surya