Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Politik Uang di Pilkada Era Covid 19 Diprediksi Bakal Marak
Oleh : Harjo
Kamis | 09-07-2020 | 13:53 WIB
politik-uang4.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Ilustrasi politik uang. (Foto: Ist)

BATAMTODAY.COM, Bintan - Meski tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sempat tertunda akibat pandemi Covid 19, dari September menjadi 8 Desember 2020, tidak menutup besarnya potensi politik uang.

Demikian ungkap Wakil Ketua Federasi Konstuksi Umum dan Informal (FKUI) KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) Bintan, M Dragon kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (8/7/2020).

"Saya prediksi politik uang meningkat karena situasi Pilkada nanti tidak sama dengan Pilkada sebelumnya. Apalagi, dengan minimnya sosialiasi langsung atau kampanye. Satu sisi yang diuntungkan adalah incumben, karena masih bebas melaksanakan kunjungan dan bentuk lainnya," katanya.

Sementara itu, lanjut M Dragon, walau pun saat ini sudah masuk new normal dan proses tahapan Pilkada sudah dimulai. Namun, hingga saat ini situasi masih landai-landai saja. "Benarkah masing-masing-masing bakal calon, memang diam atau diam-diam melakukan sosialisasi?," tanya M Dragon.

Satu sisi memang terlihat landai, begitu juga beberapa bakal calon yang pernah muncul, saat ini justru terkesan masih diam. Apakah karena masih suasa Covid 19? Jelas hanya mereka yang mengetahuinya.

Dijelaskan, M Dragon, memang secara agenda jelas pendaftaran di September mendatang, dan yang sudah muncul nama di permukaan adalah incumben yaitu Apri Sujadi yang saat ini menjabat Bupati Bintan digadang-gadang akan berpasangan dengan Roby Kurniawan anak mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad.

"Kita belum paham apakah ini nantinya akan dinilai membangun dinasti, mengingat Ansar Ahmad pun sudah mulai muncul dan dimungkinkan mrnjadi salahsatu kandidat bakal calon Gubernur pada Pilkada Kepri," imbuhnya.

Selain itu, di Bintan pernah muncul akan mencalonkan diri pada Pilkada Bintan, yaitu Alias Wello, Dalmasri syam, Yudi Iskandar.

Namun, dengan kondisi pandemi Covid 19, bukan tidak mungkin politik uang pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada) di beberapa daerah termasuk Bintan diprediksi meningkat karena berlangsung di tengah pandemi covid-19.

Tokoh pemuda Serikuala Lobam ini, mengungkapkan, meski politik uang jelas-jelas dilarang bahkan terdapat sanksi pidana, akan tetapi praktik di lapangan masih selalu ada temuan dan di Bintan masih selalu.

Apalagi sekarang. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan alias di PHK oleh perusahaan tinggi, warga pengangguran sebagai imbas dari Covid-19. Bintan sendiri banyak pekerja dirumahkan bahkan di PHK akibat Covid ini.

Sementara itu, Disnaker Bintan mencatat, hingga April 2020, sudah lebih dari dua ribu pekerja di Bintan terkena imbas covid. Rinciannya sebagai berikut, 1.547 pekerja dirumahkan dan sekitar 658 pekerja di PHK.

Sedangkan awal Juni lalu, jumlah PHK juga terus bertambah karena salah satu hotel dan resort mewah di kawasan wisata Lagoi, Banyan Tree melakukan PHK terhadap 148 pekerjanya.

Editor: Dardani