Anggaran Covid-19 Capai Rp 677 Triliun, Arief Poyuono: Jangan Diselewengkan!

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Waketum DPP Gerindra, Arief Poyuono menegaskan pengalokasian dana sebesar Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional jangan sampai diselewengkan.

Tentunya dana yang sangat besar ini harus benar-benar bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara akibat dampak Covid 19 yang telah membuat sempoyongan perekonomian nasional dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Pengunaan dana ini pastilah rentan penyelewengan. Menjadi tugas bagi Polri, Kejaksaan Agung dan KPK untuk bisa mengawasi pengunaan dana tersebut, begitu juga LSM pengiat dan pemantau korupsi juga harus ikut mengawasinya," ujar Arief kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (16/6/2020).

Arief meyakini jika dana tersebut dikorupsi maka pasca Covid-19 bukan malah memperbaiki perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi justru akan memperberat perekonomian nasional. Karena dana tersebut diperoleh dari hasil ngutang alias jual surat utang negara.

"Yang mana akibatnya hutang negara tentunya akan berdampak pada tingginya tingkat bunga perbankan dan pajak dalam perekonomian nasional," ujar Arief.

Menurutnya, jika dana Rp 677,2 triliun digunakan dengan benar dan tanpa penyelewengan, maka dampak akibat Covid 19 terhadap perekonomian nasional akan cepat terselesaikan dan Indonesia perekonomian akan bertumbuh di kisaran 5 persen tahun ini.

Sebab Akibat kebijakan PSBB di beberapa provinsi dan kabupaten terutama di provinsi yang menjadi pusat perekonomian nasional telah meyebabkan Kekosongan aktifitas selama hampir 3 bulan sejak pertengahan Maret yang banyak menyebabkan PHK, putusnya rantai supply and demand barang Dan jasa.

"Dengan relaksasi PSBB yang lebih cepat akan memberikan peluang bagi perusahaan Dan sektor usaha UMKM untuk langsung bangkit dan memulai usahanya lagi," ungkapnya.

Arief menambahkan, dari data likuiditas keuangan perusahaan diperkirakan masih bisa bertahan sampai tiga bulan. Sehingga sudah saatnya relaksasi PSBB diberlakukan.

Jika aktifitas New normal mulai diadakan pada bulan Agustus atau bahkan Desember maka perusahaan perlu waktu mencari lagi pegawai baru untuk memulai operasi. Sebab akan banyak perusahaan juga akan tidak kuat bertahan selama lebih dari tiga bulan.

"Sementara dari sisi makro ekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional dari sektor keuangan, diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian secara perlahan di tahun ini," pungkasnya.

Editor: Yudha

---