Oleh Oliver Masdarsada

SEBUAH kabar menyedihkan berhembus di tengah mewabahnya Covid-19. Yaitu, bahwa sebanyak 255 mahasiswa dan pelajar program ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah) dan ADIK (Afirmasi Pendidikan Tinggi) asal Papua dan Papua Barat yang sedang studi di Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami kelaparan.

Mereka konon sudah melaporkan kondisinya ke Pemprov Papua, Pemprov Papua Barat dan Pemkab/Pemkot masing-masing mahasiswa tersebut berasal. Namun respon bantuan lambat datang.

Sebelumnya beberapa waktu lalu di Papua juga dikabarkan terjadi busung lapar dan stunting. Kedua fenomena diatas jelas menggambarkan betapa ironis dan kasihan rakyat Papua di tengah bergelimpangan dana Otsus selama 20 tahun terakhir ternyata kurang berefek positif bagi grassroots.

Sehingga wajar jika muncul pertanyaan terkait "moral hazard" penggunaan dana Otsus tersebut seperti apakah dananya dikorupsi atau dikasihkan ke TPN OPM oleh oknum pengelolanya di sana?

Bahkan ketika penulis melakukan studi di Malang dan Surabaya, Jawa Timur pada akhir tahun 2019 lalu, juga mendapatkan informasi bahwa penerima beasiswa yang dananya diambil dari dana Otsus Papua dan Papua Barat, seleksinya tidak transparan, tidak adil, diwarnai KKN serta like and dislike, setidaknya menurut beberapa mahasiswa asal Papua yang ditemui penulis.

Sekarang tidak ada jalan lain kecuali Forkompimda Sulawesi Tenggara, Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat segera membantu 255 mahasiwa prpgram ADEM dan ADIK asal Papua dan Papua Barat yang kelaparan karena Covid 19 di Kendari.

Fakta-fakta ini juga menunjukkan DPR RI, DPD RI, Pemerintah Pusat, Pemprov Papua dan Papua Barat, MRP dan MRPB agar segera bersinergi, berkomunikasi dan saling menghargai untuk segera menuntaskan revisi UU Otsus Papua.

Juga, segera menyepakati pembentukan badan khusus yang mengawasi pelaksanaan Otsus. Semoga. *

Penulis adalah pemerhati sosial budaya, bermukim di Bekasi, Jawa Barat