“Banyak keluhan dari PNS yang sulit mengembangkan karirnya di daerah. Karena pengembangan karir berdasarkan balas jasa dan balas dendam,” kata Bambang Chrisnadi, Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) BKN, Bambang Chrisnadi dalam keterangan persnya, Rabu (9/5/2012).

Menurutnya, para inspektur di daerah harus turut mengawasi penegakan norma, standar dan prosedur di bidang kepegawaian. Hal itu penting agar situasi menjadi kondusif dan memberikan rasa aman bagi PNS dalam berkarir. “Dalam proses politik, politisi tidak berpolitisasi terhadap PNS,” katanya.

Terkait regulasi kepegawaian dan kasus di bidang kepegawaian, Bambang mengatakan, tidak semuanya bisa tertangani dengan tuntas oleh para pengelola kepegawaian. Karenanya, dibutuh peranan inspektur daerah.

Untuk itu pula,cara pandang Inspektur terhadap pemeriksaan aspek kelembagaan, keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu diubah. "Praktik pengawasan Inspektorat yang selama ini terjadi hanya lebih fokus pada keuangan dan aset saja. Padahal aspek personil SDM juga harus ditingkatkan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan," katanya.