Pemerintah Daerah Bersatu Melawan Corona

Oleh Aldia Putra

PEMERINTAH Pusat dan Pemerintah Daerah telah berkolaborasi untuk ikut menekan laju penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Sejumlah upaya pun dilaksanakan diantaranya melakukan penyemprotan disinfektan secara massal, meliburkan sekolah dan perkantoran, hingga peningkatan fasilitas kesehatan.

Kerja keras Pemerintah tersebut perlu mendapat dukungan masyarakat luas agar penularan penyakit dapat dihentikan.

Penyebaran Virus Corona kini memang sudah dinyatakan dalam posisi darurat. Berbagai macam anjuran dan aturan terkait pencegahan telah dilakukan oleh pemerintah.

Ketakutan-ketakutan akan serangan wabah ini sangat terasa. Efek ekonomi lesu, banyak pengangguran hingga terputusnya jalan penghasilan. Hal ini makin diperparah oleh arus mudik yang telah mulai dilakoni para perantau.

Transportasi publik yang dinilai berpotensi menyebarkan virus, dilaporkan tengah dibatasi jam dan juga jumlahnya. Kebijakan yang diterapkan oleh gubernur DKI Anies Baswedan ini dinilai cukup bagus untuk mengurai dan menekan penularan Covid-19.
Pemerintah DKI juga telah mengeluarkan imbauan untuk meliburkan sekolah hingga perkantoran di wilayah Jakarta.

Anies melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta memutuskan menyetop semua operasional bus dari dan ke Jakarta. Hal ini dilakukan karena banyaknya warga yang mudik dari Jakarta, tapi justru menularkan ke warga di kampungnya. Alhasil, angka penularan corona di daerah semakin tinggi.

Hal ini sejalan dengan permintaan Presiden Jokowi agar pemerintah daerah lebih tegas untuk mencegah warga pulang kampung alias mudik di saat penyebaran corona belum terkendali. Permintaan itu disampaikan dalam ratas membahas mudik.

Pemerintah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan juga telah menyiapkan hotel bagi para tenaga medis yang berjuang menangani pasien-pasien corona COVID-19 di Sulawesi Selatan.

Dengan disediakannya hotel maka para tenaga medis tidak lagi diperkenankan untuk pulang ke rumah setelah menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya mengimbau kepada masyarakat jika merasakan gejala mirip virus corona, agar segera memeriksakannya ke rumah sakit terdekat.

Pemerintah Kota Surabaya juga akan menyiapkan fasilitas kesehatan gratis untuk warga surabaya yang terjangkit virus corona. Bahkan Pemerintah Jawa Timur juga terus menggalakkan penerapan physical distancing kepada warga, termasuk melarang kerumunan massa

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada 30 Maret 2020 juga mengatakan gaji Gubernur, Wakil Gubernur dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Jawa Barat akan dipotong untuk penanggulangan virus corona. Gaji tersebut akan dipotong selama 4 bulan ke depan. Ia juga meminta masyarakat yang memiliki harta berlebih untuk menyumbangkan hartanya untuk melawan corona.

Pemerintah Pusat juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang dipimpin langsung oleh lembaga BPNPB. Semua pihak juga diharapkan bersatu padu dalam menangani wabah tersebut dan bukan saling menyalahkan.

Kebijakan pemerintah pusat yang sudah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menentukan kondisi darurat patut untuk diapresiasi.

Hanya saja, pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menerbitkan kebijakan strategis, termasuk dalam hal pembatasan jam operasional angkutan umum di ibu kota.

Pemerintah Daerah juga saat ini juga diharapkan agar fokus dulu pada warga yang sehat agar tak tertular dan yang masuk dalam ODP tak kemana-mana.

Pembatasan moda transportasi sebetulnya ialah rencana yang bagus dalam upaya menekan penyebaran Virus Corona. Pasalnya, dalam angkutan publik potensi tertular akan lebih besar. Bayangan jika penderita dengan positif Corona namun tak merasakan gejala apapun, memegang pintu bus misalnya atau memegang kursi.

Yang kemudian disentuh oleh orang lain yang imunitasnya lebih rendah. Pastinya hal tersebut bisa berakibat fatal. Maka, pemerintah tak henti-hentinya menganjurkan, mensosialisasikan offline maupun online terkait kita yang bisa berpotensi sebagai "Carrier". Atau pembawa virus Corona tersebut.

Carrier atau pembawa ini sudah terpapar virus, namun karena sistem kekebalan tubuhnya baik dan optimal. Maka, virus tersebut tak mampu menembus sel tubuh dan tak bisa menularkannya.

Namun, tetap dapat menularkan. Nah, inilah urgensi yang dibidik pemerintah. Jika upaya lockdown mandiri berhasil, maka akan memutus mata rantai penyebaran pandemi ini.

Meski kondisi saat ini tengah darurat akibat serangan virus Corona, semua tetap wajib dimusyawarahkan dengan para pemangku kepentingan. Tak lucu rasanya jika kedepan timbul masalah justru malah saling menyalahkan seperti yang sudah-sudah.*

Penulis adalah pengamat sosial politik, aktif dalam kajian Pustaka Institute Jakarta

---