Jakarta, batamtoday - Direktur Utama PT Garam, Slamet Untung Irridenta menjelaskan untuk menggenjot produksi garam nasional perlu dukungan pemerintah dari sisi pembiayaan modal. Selain itu program revitalisasi ladang garam rakyat mampu meningkatkan produksi nasional.

Selama ini, dikatakan Slamet, komoditas garam  dinilai sebagai barang strategis karena tak memiliki subsitusi komoditi lainnya. Sayangnya sejak lama pemerintah kurang memberikan perhatian pada komoditi ini, hasilnya Indonesia terus impor garam karena produksinya rendah.

"Langkah menghentikan ketergantungan impor garam, ya tingkatkan produksi," kata Slamet saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Senayan, Rabu 2 Februari 2011 kemarin.

Slamet mengungkapkan, garam ini seolah-olah tak punya tuan, sebab masuk harmonize system (HS) pertambangan. Akibat komoditasnya tidak termasuk deskripsi pertanian, maka petani garam tak tersentuh oleh program pemerintah.

Menurutnya, perlu ada lembaga khusus yang berkonsentrasi terhadap fleksibilitas produksi dan kebutuhan garam secara nasional, sehingga pengawasan terhadap harga garam lebih stabil.

Kekhawatiran tersebut, lanjut Slamet lebih disebabkan pengalaman pada tahun 2004 dimana produksi yang berlebihan akhirnya membuat harga garam petani anjlok.

"Revitalisasi perlu ada lembaga yang membeli garam agar posisi tawar petani tak rendah," katanya.

Dikatakannya selama ini pembelian garam rakyat tidak 100% dilakukan oleh PT Garam namun juga dilakukan pihak lain. Ia berharap dengan adanya lembaga itu harga garam kualitas satu yang saat ini hanya Rp 350 per kg bisa ditingkatkan menjadi Rp 1.000 per kg.

"Kalau PT Garam ditunjuk maka kami mengusulkan Rp 1.000 per kg," katanya.

Di 2011, PT Garam mengajukan usulan pembelian garam rakyat dengan total volume pembelian 340.000 ton dengan nilai Rp 409 miliar. Lokasinya antara lain 40% pembelian di Madura, Cirebon-Indramayu 20%, dan Pati-Rembang 15% sisanya di lokasi lain.