Dongkrak Daya Beli Masyarakat

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani membebaskan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk buruh manufaktur yang mengantongi gaji Rp 200 juta per tahun. Angka itu setara dengan gaji Rp 16 juta per bulan.

Aturan ini akan berlaku 6 bulan mulai April-September 2020. "Mereka yang biasanya dibayarkan oleh perusahaan atau membayar sendiri, nantinya akan ditanggung oleh pemerintah 100 persen," ujarnya di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Sri Mulyani, berhitung total nilai pajak yang ditanggung pemerintah sebesar Rp 8,6 triliun. Relaksasi ini diberikan guna mendongkrak daya beli masyarakat di tengah penyebaran wabah virus corona.

"Kami berhadap akan menambah daya beli masyarakat atau karyawan. Beban turun tanpa harus bayar pajak," terang dia.

Kebijakan ini, lanjut Ani, masuk dalam paket stimulus fiskal jilid II untuk meminimalisir dampak penyebaran virus corona yang semakin meluas ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan paket stimulus fiskal jilid I sebesar Rp 10,3 triliun. Beberapa insentif yang diberikan, antara lain menambah tunjangan Kartu Sembako dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan. Penambahan itu menghabiskan anggaran Rp 4,56 triliun untuk 6 bulan ke depan.

Kemudian, pemerintah memberikan diskon tiket pesawat sebesar 30 persen ke 10 destinasi yang telah ditentukan. Dengan pemberian diskon itu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 443,39 miliar.
Lalu, pemerintah mengucurkan dana Rp 72 miliar untuk influencer demi menarik wisatawan mancanegara. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan dana Rp 103 miliar untuk promosi dan kegiatan pariwisata sebesar Rp 25 miliar.

Pemerintah juga mengucurkan dana untuk maskapai hingga biro perjalanan sebesar Rp 98,5 miliar. Dengan demikian, pemerintah menganggarkan dana tambahan khusus untuk menarik wisatawan mancanegara sebesar Rp 298 miliar.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Yudha