Analisis

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Perwira tinggi Polri mengisi jabatan sipil tak bisa lagi disebut sebagai hal baru. Ada lebih dari tiga perwira tinggi Polri yang dipercaya mengisi jabatan sipil di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terbaru, Inspektur Jenderal Antam Novambar diangkat menjadi pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jabatan dia sebelumnya, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, diisi oleh Brigadir Jenderal Wahyu Hadiningrat.

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menganggap itu bukti bahwa pemerintahan Jokowi memiliki kedekatan dengan Kepolisian. Sebab, menurut Bambang, di rezim sebelumnya tak banyak jenderal polisi yang mendapat jabatan publik seperti saat ini.

"Dalam pemerintahan Jokowi ini Polri lebih banyak diakomodasi daripada rezim-rezim sebelumnya, makanya kedekatan rezim dengan Polri ini yang sebenarnya sangat disayangkan," kata Bambang saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Bambang yakin perwira tinggi Polri yang diberi jabatan publik belum tentu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dia pun menganggap tak ada urgensi posisi jabatan publik diisi perwira tinggi Polri.

Menurutnya, itu hanya sekedar bagi-bagi jabatan semata yang dilakukan pemerintahan Jokowi dengan Polri. Bambang menyebut difaktori oleh kedekatan keduanya.

"Lebih tepatnya bagi jabatan karena kedekatan rezim Jokowi dengan lembaga kepolisian," kata Bambang.

Beberapa jenderal Polri diberi jabatan publik oleh pemerintahan Jokowi sebelum resmi pensiun. Sebelum Antam, perwira tinggi lain yang mendapat jabatan sipil adalah Irjen Carlo Brix Tewu yang diangkat menjadi Deputi bidang Hukum dan Perundang-undangan Menteri BUMN.

Ada pula nama Setyo Wasisto. Sebelum pensiun dari Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal pada akhir 2019, dia diberi jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian sejak November 2018 hingga saat ini.

Budi Gunawan juga bisa dijadikan contoh berikutnya. Dia diberi jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2016. Kemudian, dia pensiun dari Polri dengan pangkat Jenderal pada 2017.

Budi Gunawan juga diketahui dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Megawati saat menjabat sebagai presiden medio 2000-20004.

Fenomena pemberian jabatan publik kepada polisi yang telah pensiun pun banyak terjadi di era kepemimpinan Jokowi.

Misalnya, Ronny Sompie yang diangkat menjadi Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada 2015. Kini, Ronny dinonaktifkan sementara berkenaan dengan kasus Harun Masiku di KPK.

Kemudian, Syafruddin dipercaya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Abnur pada 2018 saat masih jadi Wakapolri. Dia langsung pensiun dari Polri dengan pangkat Komjen saat diberi jabatan tersebut.

Contoh lain yakni Tito Karnavian, mantan Kapolri yang ditunjuk Jokowi mengemban tugas sebagai Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Maju. Tito memutuskan pensiun dari Polri dengan pangkat Jenderal sejak dipercaya mengisi posisi Mendagri.

Polri juga punya 'jatah' jabatan lain di luar korps bhayangkara sesuai dengan undang-undang. Misalnya jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Kepala BNN saat ini dijabat Komjen Heru Winarko, Kepala BNPT dijabat Komjen Suhardi Aliyus, dan Sestama Lemhanas dijabat Komjen Mochamad Iriawan yang juga Ketua Umum PSSI.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Dardani