BATAMTODAY.COM, Anambas - Pemerintah Daerah dan DPRD Kepulauan Anambas membentang baliho penolakan masuknya nelayan cantrang keperairan Natuna - Anambas, di depan pintu masuk Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Selasa (3/3/2020).

Anggota DPRD Kepulauan Anambas, Jasril Jamal mengatakan, rombongan Pemda dan DPRD ke Sekretariat KKP Republik Indonesia untuk membatah dan meluruskan isu yang berkembang bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD serta nelayan di Anambas dan Natuna mendukung masuknya nelayan cantrang dari Pantura.

"Ini perlu luruskan bahwa isu tersebut tidak benar, kami Pemerintah Daerah, DPRD dan nelayan Anambas menolak masuknya nelayan cantrang di Perairan Natuna dan Anambas," tegas Jasril.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, mengungkapkan, pertemuan tersebut dilakukan sekitar pukul 13.30 WIB, dan bertemu langsung dengan Kasubdit Bidang Tangkap dan Bagian Hukum KKP.

"Pada pertemuan itu ditegaskan bahwa kedatangan kami terkait isu bahwa kami memahami kebijakan pusat atau mendukung nelayan cantrang masuk, padahal tidak seperti itu, bahkan sangat tidak setuju," katanya lagi.

Bahkan pada pertemuan tadi dengan dipimpin Ketua DPRD Anambas, Hasnidar bersama anggota dan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan (DP3) Effi Sjuhari mengklarifikasi isu tersebut.

"Kembali saya sampaikan pada intinya kita menolak, mereka menampung aspirasi yang disampaikan. Namun secara lisan juga disampaikan, tolong persoalan ini dapat langsung ke telinga Menteri, dan Presiden. Serta meminta agar pusat terlebih dahulu melakukan kajian. Besar harapan Natuna dan Anambas bersatu untuk menolak ini," tegasnya.

Hadir saat di Kementrian antara lain, Ketua DPRD Hasnidar, anggota DPRD Jasril Jamal, Hartono, Siti Bayu, Kepala Dinas PPP Effi Sjuhari, Kerabat Anambas Sahzinan dan lainnya.

Editor: Gokli