PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Jangan Cari-cari Kesalahan Pejabat

Polri, Kejaksaan dan KPK Dukung Penegakan Hukum Bagi Pemangku Jabatan di Daerah
Oleh : Irawan
Selasa | 25-02-2020 | 15:28 WIB
dpd_teken_kesimpulan.jpg honda-batam
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menandatangani hasil kesimpulan Seminar Nasional Penegakan Hukum dalam Kerangka Penyelenggaran Pemerintahn Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Keberpihakan DPD RI kepada daerah kembali ditunjukkan melalui Seminar Nasional dengan tema Penegakan Hukum dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah, yang digelar DPD RI di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Dalam sambutan pembukanya, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan dengan tegas agar aparat penegak hukum, baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk tidak mencari kesalahan pemangku jabatan di daerah. Tetapi lebih mengedepankan upaya pencegahan.

Di hadapan Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, La Nyalla menyampaikan masih adanya aparatur pemerintah di daerah yang ragu-ragu, bahkan takut dalam mengambil kebijakan.

"Termasuk melaksanakan belanja daerah, karena adanya pengalaman berurusan dengan aparatur penegak hukum. Ini salah satu penyebab masih besarnya angka SILPA di banyak daerah," ungkapnya.

Ditambahkan LaNyalla, penegakan hukum secara baik dan benar harus kita hormati. Tetapi percepatan pembangunan untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan, juga sangat perlu kita dukung dan prioritaskan. Karena percepatan pembangunan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

"Terutama memberikan rasa aman dan nyaman kepada penyelenggara pemerintahan daerah, dan menciptakan kepastian hukum serta investasi. Semua harus bekerja untuk memajukan daerah. Mulai dari Gubernur, Bupati Walikota, Kepala Desa, bahkan sampai Kepala Sekolah. Ini karena mereka mengelola anggaran untuk masyarakat," tandasnya.

Menanggapi hal itu, baik Ketua KPK, Jaksa Agung maupun Wakapolri mengaku sependapat dan mendukung. Bahkan Wakapolri Komjen Pol. Gatot menyampaikan secara terbuka di forum, bahwa Kapolri telah memberikan warning kepada seluruh jajaran di daerah, mulai dari Kapolda sampai ke bawah agar tidak main-main dengan program percepatan pembangunan.

"Laporkan langsung ke kami, pasti kami tidaklanjuti," tegasnya.

Senada dengan Wakapolri, Jaksa Agung ST Burhanuddin saat berbincang dengan pimpinan DPD RI juga menyatakan akan memperhatikan atensi DPD RI, terutama terkait temuan di lapangan oleh DPD RI, tentang masih banyaknya pejabat di daerah yang takut melakukan belanja anggaran.

"Terutama Kepala Desa ya, karena mungkin ketidaktahuan atau kelemahan di pemahaman administrasi pemerintahan. Itu akan menjadi perhatian kami. Tentu kami akan melihat dengan jernih, apakah kesalahan administrasi atau bukan. Kalau ketidakpahaman administrasi, tentu bisa kami bantu memberikan pendapat hukum," ungkap Burhanuddin.

Sementara Ketua KPK Firli meyakinkan bahwa KPK tidak akan pernah melakukan krimininalisasi kepada siapapun. Karena KPK dalam bekerja selalu melakukan telaah mendalam.

"Kami akan melihat apakah ada mens rea (niat jahat, red) atau tidak. Pidana atau bukan. Itu sebagai landasan kami melakukan penyidikan," urainya.

Di akhir acara, memberikan sambutan penutup, Wakil Ketua III DPD RI Sultan Najamuddin menyampaikan kepada semua pejabat di daerah, mulai dari Gubernur sampai Kepala Desa agar tidak lagi ragu melakukan belanja pembangunan atas anggaran yang ada.

"Selama kita tidak ada niat jahat untuk korup, jalankan saja. Tidak perlu ragu atau takut. Kami di DPD akan selalu menjadi wakil Anda semua," pungkasnya.

Editor: Surya