BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau mendorong investasi nasional maupun asing di wilayah Kepri semakin meningkat.

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah marasa optimistis investasi di Kepri semakin meningkat, apalagi ada fasilitas FTZ dan KEK. "Pusat memberi fasilitas FTZ dan KEK itu agar investasi meningkat, dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Itu seharusnya realistis," ujarnya di Tanjungpinang, Kamis (13/2/2020) seperti dilansir laman resmi Diskominfo Kepri.

Ia mengatakan, Pemerintah Pusat menargetkan nilai investasi pada tahun 2019 di wilayah tersebut sebesar Rp 20 triliun, sementara realisasi mencapai Rp 26 miliar.

Sementara tahun 2020, Pemerintah Pusat menargetkan nilai investasi di Kepri mencapai Rp 50 triliun. "Ada kenaikan 100 persen nilai investasi yang ditargetkan Pemerintah Pusat. Kami optimistis dapat tercapai," katanya.

Salah satu upaya mencapai target investasi tersebut, anggota Komisi II DPRD Kepri dan Dinas PTSP Penanaman Modal berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam pertemuan itu, sejumlah anggota Komisi II DPRD Kepri menyampaikan kendala dalam berinvestasi seperti regulasi yang berbelit-belit, lahan yang sangat luas dikuasai beberapa orang namun tidak dikelola, dan Ranperda Zonasi yang belum disahkan.

Iskandar berharap regulasi terkait investasi semakin baik, dan memberi kepastian hukum kepada investor setelah 'omnibus law'.

Sementara terkait lahan yang luas dikuasai sejumlah orang atau perusahaan, sebaiknya ditertibkan. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap orang atau perusahaan yang tidak mengelola lahan yang dikuasai selama puluhan tahun.

"Kami khawatir ada spekulan lahan sehingga menghambat investasi," katanya.

Iskandar mengatakan Kepri memiliki potensi sumber daya alam yang memadai, pantai yang indah, dengan posisi wilayah yang strategis sehingga diincar investor. "Sinergisitas di antara pihak-pihak yang berhubungan dengan investasi dibutuhkan," tegasnya.

Editor: Gokli