Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Perbaikan Sanitasi Sangat Minim

Jakarta, batamtoday - Pemerintah pusat menilai terhambatnya program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Indonesia terkendala minimnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.

Pernyataan itu dikemukakan Direktur Pemukiman dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nugroho Tri Utomo saat paparan dalam agenda Lokakarya Peluang dan Peran Konsultasi dalam Peningkatan Kapasitas Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Jakarta, Rabu 2 Februari 2011.

Nugroho mengatakan untuk tahun 2011 ini sebanyak 63 kabupaten/kota dari 22 provinsi telah menyatakan keinginannya  untuk ikut serta dalam program tersebut. Angka minat tersebut meningkat dibanding tahun 2010 yang hanya diikuti 41 kabupaten/kota.

Menurutnya, terhambatnya program percepatan pembangunan sanitasi tersebut, bukan karena kekurangan dana, tetapi lebih disebabkan oleh minimnya komitmen pemerintah daerah.

"Memang sebagian besar daerah masih banyak yang tidak paham masalah pembangunan fasilitas sanitasi untuk permukiman," ungkapnya.

Dalam catatannya,  anggaran sanitasi di daerah saat ini  masih di bawah 0,5% dari APBD atau bahkan ada juga yang tidak mengalokasikan anggaran untuk program tersebut

Untuk itu, lanjut dia diharapkan pada tahun ini sebanyak 330 kabupaten/kota ikut dalam PPSP, khususnya bagi daerah yang memiliki masalah serius dengan sanitasi. Saat ini, katanya, sebanyak 40 juta penduduk Indonesia belum memiliki gaya hidup yang sehat, seperti buang air besar (BAB) sembarangan dan juga membuang sampah bukan pada tempatnya, hal itu tidak saja menimbulkan penyakit tetapi juga tidak menguntungkan bagi iklim investasi.

Padahal dengan sanitasi yang baik, menurut Nugroho bisa meningkatkan investasi dua hingga sepuluh kali lipat.

---