PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Perpindahan Ibu Kota Negara Mengoptimalkan Pemerataan Pembangunan
Oleh : Opini
Selasa | 28-01-2020 | 14:20 WIB
ibu-kota-baru.jpg honda-batam
Ilustrasi ibukota baru. (Foto: Ist)

Oleh Nellie Pattymahu

PEMERINTAHAN Jokowi-Maruf bersama DPR terus mematangkan konsep pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa. Perpindahan Ibu Kota Negara diyakini mampu menstimulus pusat ekonomi baru dan meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah lain di Indonesia.

Ibu kota negara selain menjadi pusat pemerintahan, juga merupakan etalase Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi negara-negara luar.

Sudah 59 tahun sejak Peraturan Presiden No 2 tahun 1961, Jakarta menjadi ibu kota negara. Sejak itu Jakarta terus berkembang dari pusat pemerintahanan hingga saat ini menjadi pusat ekonomi dan kota metropolitan. Jakarta menjadi etalase Indonesia bagi dunia.

Akan tetapi sejak beberapa tahun terakhir, Jakarta sebagai ibu kota negara sering dilanda banjir. Bahkan pada tahun 2015, banjir melanda hingga masuk ke istana Presiden.

Pada tahun 2019 hingga memasuki 2020, banjir tetap menjadi masalah besar di Jakarta. Berbagai proyek normalisasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun belum optimal untuk mengatasi masalah ini.

Kepadatan penduduk, masalah sampah, kurangnya daerah resapan air, ketidakcukupan kapasitas saluran air, hingga kondisi tanah Jakarta yang berada di bawah permukaan air laut menjadi instrumen penyebab banjir di Jakarta.

Citra kota Jakarta yang seharusnya baik karena merupakan etalase Indonesia bagi negara luar, menjadi porak poranda akibat berita tentang banjir yang tiap tahun berseleweran di berbagai media cetak maupun online dalam dan luar negeri.

Selain banjir, kemacetan juga menjadi masalah yang sulit diatasi di Jakarta. Banyak jalan tol di sekitar Jakarta yang seharusnya menjadi jalur bebas hambatan juga mengalami kemacetan panjang. Di tengah-tengah mobilitas masyarakat kota yang tinggi, kemacetan menyebabkan masyarakat menjadi stres dan banyak melakukan pelanggaran lalu lintas.

Masalah lain di Jakarta adalah masalah sosial. Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan perekonomian, Jakarta adalah magnet bagi banyak orang untuk datang mengadu nasib mencari peruntungan. Selama puluhan tahun Jakarta menarik begitu banyak orang termasuk mereka yang tidak mempunyai keahlian dan kemampuan yang mumpuni.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk di Jakarta yang terus mengalami peningkatan dan mencapai 10,5 juta jiwa pada tahun 2019. Hasilnya adalah over capacity yang berdampak pada terciptanya berbagai masalah sosial. Kepadatan penduduk berkontribusi pada pemukiman kumuh, pengangguran, masalah sampah, dan kriminalitas.

Melihat kondisi di atas maka Jakarta sudah tidak lagi representatif menjadi ibu kota negara saat ini. Oleh karena itu, sudah tepat sikap pemerintah untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota negara.

Ibu kota yang baru akan difasilitasi dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung mobilitas yang tinggi. Infrastruktur yang dibangun dan ditata untuk menjadikan ibu kota tersebut menjadi etalase terbaik negara ini.

Pemindahan ibu kota negara juga akan mengoptimalkan pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) di ibu kota baru akan berdampak pada daerah-daerah di sekitarnya. Ibu kota baru yang terletak di wilayah tengah Indonesia akan menjadi tempat ideal untuk melakukan pemerataan pembangunan.
Pembangunan SDM di wilayah timur dan barat akan mudah dilakukan dan dikembangkan. Dengan demikian, pada saat bonus demografi terjadi Indonesia telah siap dengan SDM yang unggul bagi pembagunan negara.

Masyarakat yang berada di wilayah timur dan barat Indonesia akan berinteraksi di tengah Indonesia, serta membentuk budaya baru, masyarakat ibu kota yang tidak stres dengan masalah lingkungan dan sosial lainnya. Indonesia akan membentuk masyarakat yang mau untuk bersikap toleran dan tidak arogan.

Karena pembangunan dari tengah Indonesia, akan lebih efektif untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yakni masyarakat beradab, sejahtera, adil dan makmur.

Dan pada akhirnya, pemindahan ibu kota juga dapat memberikan kontribusi pada upaya penyelesaian masalah-masalah yang ada di Jakarta. Adanya ibu kota baru akan mengurangi pertumbuhan penduduk di Jakarta dan bahkan mungkin dapat mengurai kepadatan penduduk karena sebagian masyarakat mungkin akan berpindah ke ibu kota yang baru.

Untuk itu seluruh warga Indonesia sudah seharusnya mendukung program pemindahan ibu kota negara. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bangga dengan bangsanya sendiri dan percaya diri menjadi bangsa yang besar.

Selain itu, program ini menunjukan bahwa komitmen pemerintah tidak hanya melakukan perencaaan pembangunan untuk daerah Jawa saja (Jawa sentris).

Namun untuk seluruh daerah di wilayah Indonesia. Dengan demikian pemindahan ibu kota merupakan usaha untuk menjadikan Negara Indonesia menjadi negara yang besar ditengah-tengah kompetisi dunia.*

Penulis adalah pengamat sosial politik