PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPD RI Minta Pemerintah Segera Realisasikan Jembatan Babin
Oleh : Irawan
Minggu | 19-01-2020 | 13:04 WIB
dharma_setiawan.jpg honda-batam
Anggota Komite II DPD RI Dharma Setiawan dari Kepulauan Riau (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Dharma Setiawan meminta pemerintah segera merealisasikan pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin).

"Program pembangunan Jembatan Babin sudah masuk dalam program strategis nasional dan diperkirakan akan dimulai pembangunan 2021," kata Dharma dari Laporan Kegiatan dalam masa reses pada masa reses 13 Desember 2019 hingga 5 Januari 2020.

Karena itu, diharapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera merealisasikan Jembatan Babin pada 2021 dan tidak mengalami penundaan pembangunan

"Diharapkan kepada Kementerian PUPR bersama Kementerian Perhubungan untuk segera merealisasikan pada tahun tersebut, karena ini akan berdampak pada peningkatan pembangunan baik ekonomi maupunlainnya untuk Kabupaten Bintan," katanya.

Selain itu, Angggota Komite II DPD RI ini meminta adanya pembangunan jembatan dari Madong ke Sungai Nyirih di Kota Tanjungpinang

"Pemerintah Pusat perlu segera merealisasikan pembangunan tersebut karena akan berdampak kepada percepatan pembangunan dan perekonomian kota Tanjungpinang," kata Dharma Setiawan.

Seperti diketahui, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut jembatan ini akan dikerjakan pada 2020.

"Pembangunan Jembatan Babin, direncanakan untuk mulai dibangun pada tahun 2020, tentunya didasarkan kelayakan teknis dan ekonomisnya. Saya sempat bertanya Duta Besar Indonesia di Singapura saat datang ke sini, Singapura sedang membuat Terminal 5 Changi yang intermoda sampai ke Bintan, sehingga jembatan itu sangat mendukung sekali," kata Basuki Hadimuljono, Kamis (11/7/2019) lalu.

Basuki mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan jembatan Batam-Bintan untuk dibangun dengan masa konstruksinya sekitar 3-4 tahun. Saat ini, Kementerian PUPR tengah menyusun Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) yang diharapkan dapat selesai pada akhir 2019.

Biaya pembangunan Jembatan Babin diperkirakan mencapai Rp 3-4 triliun dengan skema tahun jamak (multiyears contract). Namun, Menteri Basuki menekankan hitungan tersebut tergantung pada hasil DED yang tengah disusun Kementerian PUPR.

Pemerintah juga disebutnya membuka peluang partisipasi Badan Usaha dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan Jembatan Batam-Bintan.

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan dan kajian terkait keterpaduan dengan pengembangan wilayah/kawasan serta daya dukung pembangunan Jembatan Babin.

Survei dilakukan secara bertahap dengan meninjau landing point rencana kaki Jembatan Babin di sisi Bintan (Tanjung Uban) untuk rencana trase lama/awal. Dilanjutkan dengan susur landing point di sisi Kabil, yakni di Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan di Tanjung Uban.

Kajian dan survei yang komprehensif mengenai rencana pembangunan jembatan Babin terus dilakukan, mengingat karakteristik wilayah yang berbentuk kepulauan. Jembatan Babin memiliki empat tapak (pilar) utama yang memanjang dari barat ke timur mulai Tanjung Talok Pulau Batam, Pulau Ngenang, Pulau Tanjung Sauh, dan di Kecamatan Seri Kuala Lobam di Pulau Bintan.

Panjang jembatan 7.035 meter yang pembangunannya dibagi menjadi 3 trase, yakni trase pertama menghubungkan Pulau Batam ke Pulau Tanjung Sauh sepanjang 2.124 meter, trase kedua Pulau Tanjung Sauh ke Pulau Buau sepanjang 4.056 meter dan trase ketiga Pulau Buau ke Pulau Bintan sepanjang 855 meter.

Editor: Surya