PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Rencana Kunjungan Menko Pulhukam ke Natuna

Isdianto Sebut Ikan di Natuna Lebih Baik Diambil Nelayan Lokal daripada Dicuri Asing
Oleh : Hadli
Selasa | 14-01-2020 | 19:40 WIB
is-andap.jpg honda-batam
Plt Gubernur H Isdianto (kanan) bersama Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto sebelum bertolak ke Natuna. (Foto: Hadli)

BATAMTODAY.COM, Batam - Plt Gubernur H Isdianto, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto serta Danrem 003/WP Brigjen Gabriel Lema kembali bertolak ke Natuna melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Selasa (13/01/2020) sekitar pukul 15.30 WIB.

Rombongan ke Natuna menggunakan pesawat milik TNI AL Cassa 212 MPA dalam rangka kunjungan kerja sekaligus mempersiapkan keamanan, pengamanan penyambutan rencana kedatangan Menko Polhukam, Mahfud MD beserta Kementrian terkait.

"Kedatangan Menko Polhuman dan rombongan sebagai bentuk menindak lanjuti kedatangan Presiden beberapa waktu lalu," kata Isdianto sebelum bertolak ke Natuna.

Ia mengatakan, tujuannya ke Natuna selain mendampingi juga menjelaskan langsung persoalan-persoalan yang terjadi di Natuna belakangan ini. Termasuk terjadinya penolakan oleh nelayan Natuna atas rencana Presiden Jokowi yang akan mendatangkan nelayan dari provinsi lain.

"Beberapa Mentri yang akan datang untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan Natuna. Kenapa kami datang? Kami juga akan menyampaikan langsung situasi itu," tuturnya.

Beberapa waktu lalu, Presiden RI Jokowi Dodo berkunjung ke Natuna melihat situasi dan kondisi pertahanan atas masuknya kapal penjaga pantai milik Pemerintah China di laut Natuna Utara yang mengawal kapal nelayan mengambil ikan di sana. Jokowi juga menyempatkan diri menemui nelayan Natuna.

Nelayan Natuna menolak rencana untuk mengirim kapal-kapal nelayan dari luar Kepulauam Riau. Kekawatiran nelayan Natuna bukan karena akan diambilnya hasil kekayaan alam laut Natuna oleh nelayan daerah lain, tetapi lebih menghawatirkan alat yang digunakan dapat merusak ekosistem dan biodata laut.

Sementara, nelayan Natuna mengambil ikan masih menjaga ekosistem, mereka menggunakan alat tradisional.

Isdianto mengira penolakan tersebut sah-sah saja karena masyarakat yang mengetahui secara persis wilayahnya. Namun dia mengatakan akan dilihat secara keseluruhan bukan semata dilihat dari penolakan nelayan Natuna saja.

"Kami akan melihat persoalan secara keseluruhan bukan melihat hanya penolakan masyatakat saja. Dari penolakan masyarakat ini, mohon maaf saya, ketimbang orang dari luar (nelayan asing) kita satukan dengan masyarakat lebih baik orang dalam (nelayan provinsi lain) yang disatukan dengan masyarakat di sini," ujar dia.

Kedua, kata Isdianto perlu juga menjadi pemikiran Pemerintah Pusat untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk nelayan Natuna. Natuna ini, seperti diketahui, wilayah tangkap di Natuna cukup luas, sementara alat tangkap nelayan di Natuna belum mempuni, ang mampu bersaing menangkap ikan ke tengah laut.

"Nah hal ini yang perlu dipikirkan Pemerintah Pusat, solusia apa yang dapat diberikan untuk nelayan kita di Natuna, di samping adanya pemberian alat tangkap mungkin juga memberikan pelatihan-pelatihan sehingga nelayan kita mampu bersaing," tutup Isdianto.

Editor: Gokli