Perlambat Pencairan Kredit Pembangunan PKS, Menteri BUMN Diminta Ganti Direksi BRI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir diminta mengganti Direksi BRI, karena tidak mendukung fungsi intermediasi perbankan guna mendukung usaha perkebunan sawit.

Padahal, program Presiden Joko Widodo untuk mengurangi impor migas salah satunya dengan pengembangan B30 --yang berbahan dasar CPO-- yang dihasilkan dari perkebunan sawit, hingga nantinya juga akan menargetkan B50.

"Banyak keluhan pengusaha perkebunan di Kalimantan, yang banyak dihambat dalam pencairan kredit dari bank BRI," ujar Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum Gerindra, melalui siaran pers yang diterima BATAMTODAY.COM, Selasa (14/1/2020).

Arief mencontohkan, masalah kredit untuk pembangunan PKS yang sudah disetujui pencairan kreditnya, tetapi pengucuran diperlambat sehingga pembanguan PKS jadi terlambat.

"Untuk bisa menghasilkan CP0 seperti pemberian kredit PKS dengan nilai Rp 80 miliar dan sudah cair Rp 30 miliar tapi yang selebihnya diperlambat. Padahal sudah ada konfirmasi dari konsultan yang ditunjuk oleh BRI untuk mencairkan sisa pinjaman tersebut," terangnya.

Hal ini dinilai akan menghambat program Presiden Joko Widodo.  "Nah, Erick Thohir harus segera beres-beres manajemen Bank BRI agar menjadi bank yang memang core bisnis menyokong sektor pertanian, perkebunan dan perikanan," pungkasnya.

Editor: Yudha

---