Oleh Rika Prasetya

AWAl tahun baru yang seharusnya menjadi momen gembira berubah menjadi kedukaan akibat banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya. Masyarakat pun mempertanyakan program penanganan banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dianggap gagal mengantisipasi bencana musiman tersebut.

Kemonceran Anies Baswedan dengan keahliannya beretorika agaknya mulai meredup. Kiprahnya saat memimpin kota Jakarta mulai dipertanyakan, yakni kesiapannya menghadapi banjir musiman yang telah menjadi langganan sejak dulu.

Dua tahun nampaknya bukanlah waktu yang cukup bagi Anies untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu kira-kira dua tahun itu apa yang telah dilakukan, hingga antisipasi penanggulangan gagal direalisasikan? Bahkan, sempat ada sindiran dana yang digelontorkan mencapai ratusan triliun.

Menurut sejumlah laporan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan untuk melakukan tiga hal guna mengatasi banjir yang melumpuhkan Ibu Kota Jakarta. Yang meliputi, penuntasan normalisasi sungai, penanganan sampah, dan juga penyusunan APBD yang mendukung.

Tigor Mulo Horas Sinaga, selaku Sekretaris Jendral Generasi Optimis (GO) Indonesia di Jakarta, urun rembug dan menyarankan agar Anies Baswedan melakukan langkah yang serius dalam mengatasi permasalahan banjir di awal tahun.

Yakni, Pertama, menuntaskan normalisasi dan naturalisasi sungai Ciliwung serta perbaikan sistem drainase kota. Kedua, pihak Pemprov DKI disarankan untuk menangani sampah dengan cepat dan serius, serta meningkatkan kesadaran warga Jakarta dalam hal kebersihan.

Langkah Ketiga, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Jakarta bukan berdasarkan keinginan atau yang lainnya.

Menurut Horas, anggaran yang jumlahnya hampir Rp100 triliun yang telah digelontorkan harus mampu menjamin Jakarta bebas banjir. Sekjen GO Indonesia melihat masalah banjir di Jakarta perlu kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi DKI, Jawa Barat, dan Banten. Karena ketiga provinsi tersebut berhubungan erat dengan sebab-akibat banjir yang melanda ibukota.

Horas juga menilai, tiga provinsi perlu bersinergi mengatasi banjir di Jakarta, dalam hal ini Presiden Jokowi-pun perlu ikut turun tangan, sebab Jakarta adalah ibu kota negara. Pihaknya optimistis Jakarta bisa bebas dari banjir jika ada niat, keprofesionalitasan, dan kerja sama yang baik di antara Gubernur DKI Jakarta, Jabar, dan juga Banten.

Pada saat yang sama, Ketua Dewan Pembina Generasi Optimis Indonesia, Mangasi Sihombing, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak cakap dalam upaya mengantisipasi banjir. Mangasi menganggap secara obyektif banjir adalah bukti sistem drainase ibu kota yang tidak ideal. Drainase merupakan tanggung jawab dan wilayah kerja Pemprov DKI.

Ia menambahkan, curah hujan yang memang tinggi, dan kalau sampai terjadi banjir seperti saat ini berarti sistem drainase Jakarta tak mumpuni menampung air hujan. Hak inilah yang menuntut Pemprov bekerja lebih profesional dan serius.

Mangasi mengaku khawatir dampak banjir akan ikut melumpuhkan kegiatan perekonomian ibu kota serta menyulitkan aktivitas primer warga. Pemprov DKI seharusnya telah melakukan upaya antisipasi banjir sejak jauh-jauh hari, karena banjir sudah jelas musimnya. Bisnis dan ekonomi sangat terganggu karena banjir. Imbuhnya.

Sementara itu, Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke lokasi banjir tak hanya disambut dengan suka cita oleh warga. Di daerah Duri Kosambi, warga justru tampak kesal karena belum juga mendapatkan sejumlah bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Willi Suistianto, 33 tahun, misalnya. Warga RW14 Kelurahan Duri Kosambi tersebut menyatakan hingga hari kedua pasca rumahnya terendam banjir bantuan dari pihak pemerintah belum ada yang datang.

Willi berharap pemerintah untuk segera memberikan bantuan kepada warga. Sebab, banyak warga yang telah dilanda rasa kelaparan. Dirinya sempat menyinggung Anies agar tak hanya melakukan pencitraan saja. Mengingat Anies sebagai gubernur (semestinya) sudah bisa bekerja lebih baik, terutama dalam hal penanganan banjir.

Anies tak menampik perihal keterlambatan pasokan logistik untuk korban banjir yang dikunjunginya. Menurutnya, warga terdampak banjir di Duri Kosambi dan Semanan, memang sangat memerlukan bantuan makanan dan minuman. Ia juga mengatakan bahwa di lokasi tersebut terdapat ribuan rumah warga terendam dengan ketinggian sekitar 0,5 hingga 1-5 meter. Sebagian korban banjir di lokasi itu, masih banyak pula yang masih bertahan di rumah mereka.

Tanggap darurat bencana merupakan prioritas yang harus dilakukan. Sudah gagal mengantisipasi penanggulangan banjir, pasokan bantuan terlambat hingga sindiran pencitraan harusnya membuat Anies mulai berbenah.

Masih ada 3 tahun sisa kepemimpinannya untuk Ibukota Jakarta. Janganlah hanya mampu beretorika hingga mengumpulkan massa. Namun nol dalam kinerja buat negara. Hal ini sangat disayangkan bukan?

Di saat banyak orang menyanjung Anies yang terkenal pandai dalam memperbaiki tatanan kota, kenyataannya banjir saja lepas dari pantauan, miris.*

Penulis adalah pengamat sosial politik