Sikap Cool Prabowo soal Natuna, PKS: Menhan tidak Boleh Lembek, Harus Tegas!

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bersikap tegas terkait penanganan klaim China atas perairan Laut Natuna.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2020).

PKS sambung Kholid mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang memprotes keras China. China mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia di laut Natuna.

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, Pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," sambung Kholid.

• Baca: Pemerintah Rapat Bahas Persoalan Teritorial RI di Laut Natuna yang Diklaim oleh China

Respons tegas Menlu dengan mengirim nota protes ke pemerintah China dinilai PKS sebagai komitmen serius pemerintah Indonesia menjaga kedaulatan wilayah negara.

Menurut Kholid, sikap politik luar negeri Indonesia jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan. Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Tiongkok Selatan.

"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," paparnya.

Menhan Prabowo sebelumnya menegaskan upaya diplomasi untuk penanganan klaim China atas Natuna.

"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jl MH Thamrin, Jakpus, Jumat (3/1).

"Kita cool (tenang) saja. Kita santai kok ya," tutur Prabowo.

Soal pernyataan Prabowo, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menhan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan upaya diplomasi merupakan jalan damai sebagai prinsip pertahanan.

"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif. Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," ujar Dahnil, Sabtu (4/1).

Dahnil menjelaskan, langkah damai bukan berarti tidak bersikap tegas. Langkah damai disebut sebagai jalur diplomasi.

"Secara resmi Menhan Prabowo menyepakati langkah damai yang sedang dibahas dan disampaikan kepada publik siang tadi (kemarin) di Kemenko Polhukam," ujarnya.

Sumber: Detik.com
Editor: Chandra

---