BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan mengatakan, keinginan menghidupkan kembali pola pembangunan ala GBHN, pimpinan MPR secara bijaksana memutuskan melakukan pendalaman dengan membuka ruang yang luas kepada siapa saja.

"Kita terbuka menerima saran dan masukan dari masyarakat," ujar Syarif Hasan dalam dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Pelaksanaan Rekomendasi MPR 2014-2019’ di Media Center, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta kemarin.

Hal demikian penting sebab amandemen yang dilakukan akan berpengaruh pada masa depan bangsa. Amandemen UUD menurutnya, tidak tabu. "Kalau belum sempurna kita sempurnakan," ucapnya.

Meski demikian fraksinya mempunyai pandangan bahwa amandemen belum perlu dilakukan. Alasannya pola pembangunan diatur lewat undang-undang sudah cukup. "Segala implementasi masyarakat sudah tertuang dalam undang-undang," ungkapnya.
 
Untuk itu masalah rekomendasi yang ada perlu dikaji lebih mendalam. Syarif Hasan mengatakan, bahwa pimpinan MPR telah melakukan roadshow.

"Saya juga telah melakukan roadshow di berbagai perguruan tinggi yang merupakan gudangnya para teknorat," ungkapnya.

Dari perjalanan ke kampus-kampus, ungkapnya, ada yang mengatakan perlu melakukan amandemen, ada pula yang menyebut cukup lewat aturan dari turunan UUD.

Masukan dari masyarakat menurutnya tak boleh salah saat diambil keputusannya. "Kita harus mengutamakan rakyat," tegasnya.

Editor: Surya