BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Panjaitan menegaskan masalah kewenangan pungutan labuh jangkar akan selesai di bulan Februari tahun 2020.

Penegasan ini disampaikan langsung Luhut B Panjaitan kepada Isdianto, Plt Gubernur Kepri dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kepri di ruang rapat Kementerian Koordinator Kemaritiman Investasi di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

• Baca juga: Pemprov Kepri Proyeksikan Pendapatan dari Labuh Jangkar Rp 50 M di APBD 2020

Isdianto, Plt Gubernur Kepri secara terang benderang meminta langsung kejelasan masalah pungutan labuh jangkar ini. Sehingga ada kepastian bagi keberlangsungan pembangunan di Provinsi Kepri yang merupakan provinsi perbatasan negara.

"Dari 12 item, tinggal 3 item lagi masalah labuh jangkar ini yang perlu finalisasi. Ini berkait erat dengan isu transhipment. Saya yakin dalam bulan januari atau maksimal februari akan selesai," tegas Luhut B Panjaitan, seperti dilansir situs resmi Diskominfo Kepri.

• Baca juga: Pemprov Kepri Segera Konsolidasikan Pengelolaan Labuh Jangkar ke Pemerintah Pusat

Luhut B Panjaitan menjelaskan, semua item yang diusulkan ini merupakan salah satu janji Presiden Jokowi terhadap masyarakat Kepri yang harus dituntaskan.

Rapat Koordinasi ini turut dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah Kabupaten dan Kota se-Kepri. Di antaranya Bupati Bintan, Lingga, Anambas, Karimun, dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang serta Batam. Sementara itu dari Pemprov Kepri Isdianto Plt Gubernur Kepri didampingi Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah, Kepala Barenlitbang, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pariwisata, Asisten 2 dan Kepala Biro Pembangunan.

Editor: Gokli