DPP Golkar Bahas Persiapan Rapimnas dan Pilkada Serentak 2020

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPP Partai Golkar menggelar Rapat Pleno membahas persiapan Rapimnas pada 14-15 November 2019, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, serta kesiapan Bimtek Anggota DPRD 2019.

Rapat Pleno, Rabu (13/11/2019), dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, sementara rivalnya Bambang

Soestyo (Bamsoet), Wakorbid Pratama Golkar tidak hadir. Bamsoet hanya diwakili oleh para pendukungnya antara lain Darul Siska dan Nusron Wahid.

Airlangga terlihat ditemani Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan beberapa elite partai. Beberapa elite Golkar itu di antaranya, Aziz Syamsuddin, Roem Komo, Melchias Marcus Mekeng, Agus Gumiwang Kartasasmita, Ibnu Munzir, serta Ace Hasan Syadzily.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus usai Rapat Pleno Partai Golkar, mengatakan, sebelumnya pada rapat pleno 5 November lalu, membahas soal panitia dan tempat serta waktu pelaksanaan.

Sekarang, salah satu pembahasan rapat pleno kedua ini diproyeksikan perihal kesiapan dan rincian yang akan dilaksanakan besok. Bukan cuma itu, dibahas juga soal Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan diberikan kepada kader partai sebagai pendidikan politik.

"Jadi yang dibahas pada rapat pleno kali ini, pertama kita berbicara tentang kesiapan rapimnas. tadi sudah dipaparkan oleh ketua penyelenggara, Bapak Agus Gumiwang sudah detail menyangkut jadwal, rinci," ujar Paulus.

"Kemudian yang kedua kesiapan bimtek. Kita ada pendidikan politik buat kader-kader Partai Golkar seluruh Indonesia. Tadi juga Pak Kahar (Korbid Kelembagaan) telah menunjuk Pak Yahya Zaini sebagai OC (Organizing Comittee) memaparkan tentang kesiapan Bimtek," imbuhnya.

Jenderal bintang tiga ini juga memaparkan urgensi bimtek untuk kader Golkar dinilai penting. Hal tersebut agar terjadi sinergitas antara kebijakan politik pusat dan daerah.

"Kita harapkan yang menjadi motor adalah kader-kader Partai Golkar yang notabene mereka berada di DPRD kabupaten/kota maupun DPRD provinsi," tandasnya.

Sementara dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020, kata Paulus, Golkar bakal menggandeng 10 lembaga survei menjelang pilkada serentak 2020.

Adapun lembaga survei yang menjadi rekanan Golkar yakni Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdeham) Surabaya yang dipimpin Muhammad Asfar, Indikator Politik yang dipimpin Burhanuddin Muhtadi.

Lalu, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipimpin Sirojudin Abbas, Charta Politika yang dipimpin Yunarto Wijaya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Djayadi Hanan, Indo Barometer yang dipimpin M. Qodari/

Kemudian Polmark Indonesia yang dipimpin Eep Saefulloh Fatah, Lembaga Survei Sinergi Data Indonesia (SDI) yang dipimpin Barkah Pattimahu, Poltracking Indonesia yang dipimpin Hanta Yuda, serta LSI yang dipimpin Denny JA.

Menurut Paulus, Golkar sengaja menggandeng lembaga survei yang telah diketahui rekam jejaknya untuk memberi rekomendasi calon pemimpin yang laik ikut pilkada serentak 2020.

Pasalnya, Golkar memprioritaskan kadernya untuk maju dalam pilkada serentak 2020. Untuk itu, Golkar bakal memperhatikan popularitas, elektabilitas, kemampuan logistik.

"Kami akan melihat hasil survei dari lembaga-lembaga yang kami rekomendasikan. Sehingga, Golkar mendapat kader terbaik dan siap bertarung pada pilkada 2020," katanya.

DPP Golkar, lanjutnya, telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 28 soal mekanisme pilkada. Pengurus DPD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menerima surat edaran tersebut. Dalam pilkada serentak 2020, 9 provinsi dan 261 kabupaten/kota akan menentukan pemimpin masa depan.

"Kemenangan dalam pilkada 2020 akan sangat menentukan dalam pemilu 2024 mendatang," ujarnya.

Editor: Surya

---